Frankenstein45.Com – 06 Juni 2026 | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya data wilayah yang akurat serta pendekatan koordinatif dalam mengatasi sengketa lahan di Pasuruan yang telah berlarut selama puluhan tahun. Konflik tersebut melibatkan kepemilikan antara TNI Angkatan Laut dengan warga setempat, menimbulkan ketegangan dan menunda proses pembangunan.
Langkah-langkah yang diusulkan meliputi:
- Pengumpulan data topografi dan batas administratif terbaru menggunakan teknologi GIS.
- Penyusunan peta digital yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- Fasilitasi dialog intensif antara TNI AL dan masyarakat melalui forum mediasi yang dipimpin oleh pejabat Kemendagri.
- Pembentukan tim verifikasi independen untuk memastikan objektivitas hasil survei.
Dengan data yang terstandardisasi dan proses koordinasi yang transparan, diharapkan sengketa dapat diselesaikan secara adil, memberi kepastian hukum bagi warga serta memungkinkan pembangunan infrastruktur yang tertunda dapat segera dilaksanakan.
