Frankenstein45.Com – 28 Juni 2026 | Jakarta – Meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat naik tajam pada kuartal terakhir, data terbaru menunjukkan bahwa angka kemiskinan justru mengalami peningkatan. Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen yang diumumkan pemerintah hanyalah sebuah angka imajiner yang tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat.
Kritik Walhi terhadap Angka Pertumbuhan
Walhi menyoroti bahwa model pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada ekstraksi sumber daya alam dan investasi jangka pendek tidak menghasilkan distribusi pendapatan yang merata. Menurut pernyataan juru bicara Walhi, “Kita tidak boleh puas dengan angka pertumbuhan tinggi bila di belakangnya terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin.”
Data Kemiskinan dan PDB
| Indikator | 2023 | 2024 (Proyeksi) |
|---|---|---|
| Pertumbuhan PDB | 4,8 % | 5,0 % |
| Tingkat Kemiskinan | 9,8 % | 10,5 % |
Data di atas menunjukkan bahwa meski PDB diproyeksikan naik 0,2 poin persentase, tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat hampir 0,7 poin. Kesenjangan ini menjadi sorotan utama Walhi dalam menilai kebijakan ekonomi pemerintah.
Implikasi Kebijakan
Jika pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan program perlindungan sosial yang kuat, maka peningkatan PDB dapat menutupi masalah struktural seperti ketimpangan pendapatan, akses terbatas ke layanan kesehatan, dan pendidikan yang tidak merata. Walhi mengusulkan beberapa langkah, antara lain:
- Peningkatan alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan.
- Reformasi kebijakan pajak untuk mengurangi konsentrasi kekayaan.
- Penerapan standar lingkungan yang ketat pada proyek ekstraktif.
Pengamat ekonomi menilai bahwa kritik Walhi menggarisbawahi pentingnya pendekatan pembangunan yang inklusif, di mana pertumbuhan tidak hanya diukur dari angka makro ekonomi melainkan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
