Frankenstein45.Com – 16 April 2026 | Jayapura, 15 April 2026 – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Provinsi Papua mengumumkan bahwa pada awal tahun 2026 hingga kini terdapat empat peristiwa kekerasan besar yang menelan korban jiwa total empat belas orang. Di antaranya, kericuhan di Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret 2026 menewaskan enam orang, menambah daftar panjang insiden yang menguji ketahanan hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Menurut Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, empat kejadian tersebut meliputi: pembunuhan dua pilot di Bandara Korowai Batu, Kabupaten Boven Digoel, pada Februari 2026; penyerangan pos TNI di Kampung Sori, Kabupaten Maybrat, pada Maret 2026; pembunuhan tenaga kesehatan di Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrauw, juga pada Maret 2026; serta kericuhan di Dogiyai yang berujung pada enam korban tewas pada akhir Maret.
Selain korban jiwa, Komnas HAM mencatat adanya 13 warga sipil yang menjadi korban penyiksaan serta puluhan warga yang terpaksa mengungsi meninggalkan kampung halaman mereka. Penyiksaan tersebut dilaporkan terjadi dalam konteks konflik bersenjata yang melibatkan kelompok bersenjata non-negara (KKB) dan aparat keamanan, meskipun pihak berwenang belum mengidentifikasi secara pasti pelaku utama.
Rincian Kasus Dogiyai
Kerusuhan di Dogiyai bermula pada 31 Maret 2026 ketika sekelompok warga dilaporkan menolak kehadiran pasukan keamanan yang melakukan operasi penertiban. Bentrokan cepat memuncak menjadi aksi kekerasan yang melibatkan penembakan, pembakaran rumah, dan pemukulan. Enam orang tewas, termasuk tiga pria, dua wanita, dan satu anak di bawah lima tahun. Laporan korban luka-luka mengindikasikan penggunaan senjata api berat, serta tindakan kekerasan fisik yang melanggar standar hak asasi manusia.
Korban tewas diidentifikasi sebagai warga lokal yang tidak terlibat dalam aktivitas bersenjata. Keluarga mereka menuntut penyelidikan independen serta pertanggungjawaban atas tindakan aparat keamanan yang dianggap berlebihan. Sementara itu, penduduk sekitar melaporkan kerusakan pada infrastruktur publik, termasuk sekolah, fasilitas kesehatan, dan jaringan listrik, yang memperparah kondisi kemanusiaan di daerah tersebut.
Respon Komnas HAM dan Upaya Mitigasi
Komnas HAM Papua menanggapi insiden Dogiyai dengan melakukan pertemuan paralel bersama perwakilan mahasiswa, termasuk 15 pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Jayapura. Dalam forum tersebut, mahasiswa menekankan pentingnya pembentukan forum nasional masyarakat Papua untuk membahas solusi damai dan menuntut transparansi dalam proses investigasi.
Frits Ramandey menegaskan komitmen Komnas HAM untuk memperkuat fungsi koordinatif dengan masyarakat sipil. “Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan mitra strategis seperti mahasiswa, yang memiliki pandangan kritis dan dapat membantu mendorong situasi hak asasi manusia yang kondusif di Papua,” ujarnya.
Selanjutnya, Komnas HAM berencana mengirim tim investigasi khusus ke Dogiyai untuk mengumpulkan bukti, mendokumentasikan saksi, serta menyiapkan rekomendasi hukum bagi aparat yang terlibat. Tim tersebut juga akan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan bagi warga yang mengungsi, termasuk penyediaan tenda, pangan, dan layanan medis dasar.
Kasus-Kasus Lain yang Membentuk Gambaran Kekerasan
- Pembunuhan dua pilot – Pada Februari 2026, dua pilot maskapai domestik ditembak mati di Bandara Korowai Batu, Boven Digoel. Insiden ini menimbulkan kecurigaan keterlibatan KKB yang menargetkan sarana transportasi strategis.
- Penyerangan pos TNI – Maret 2026, pos TNI di Kampung Sori, Maybrat, diserang dengan senjata ringan. Tidak ada korban jiwa, namun kerusakan signifikan terjadi pada fasilitas komunikasi.
- Pembunuhan tenaga kesehatan – Di Bamusbama, Tambrauw, seorang tenaga medis dibunuh secara brutal pada Maret 2026 saat sedang memberikan layanan di puskesmas terpencil. Peristiwa ini memicu kekhawatiran atas keamanan petugas kesehatan di wilayah konflik.
Keempat peristiwa tersebut, termasuk Dogiyai, menambah total korban jiwa menjadi empat belas orang, sementara korban luka-luka dan penyiksaan mencapai puluhan orang. Dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan memperparah ketegangan antar komunitas dan memperlambat upaya pembangunan di wilayah Papua.
Komnas HAM menekankan perlunya dialog inklusif antara pemerintah, aparat keamanan, kelompok bersenjata, dan masyarakat sipil. Diharapkan forum nasional yang diusulkan mahasiswa dapat menjadi wadah untuk merumuskan kebijakan yang menghormati hak asasi manusia, menjamin keamanan warga, serta membuka ruang rekonsiliasi yang berkelanjutan.
Dengan menyoroti empat insiden besar tersebut, Komnas HAM berupaya memberi gambaran menyeluruh mengenai dinamika konflik di Papua. Upaya investigasi, penegakan hukum, serta bantuan kemanusiaan menjadi prioritas utama untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.
