Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Akui Terima Rp 20 Juta untuk Pindah Lokasi Demo
Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Akui Terima Rp 20 Juta untuk Pindah Lokasi Demo

Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Akui Terima Rp 20 Juta untuk Pindah Lokasi Demo

Frankenstein45.Com – 24 Juni 2026 | Jakarta, 26 Juni 2023 – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Budi Kemuliaan (UBK) mengakui telah menerima uang sebesar Rp 20 juta pada tengah malam untuk memindahkan lokasi demonstrasi mahasiswa dari Istana Negara ke DPR.

Berikut rangkaian peristiwa yang dilaporkan:

  • 22 Juni 2023 – Mahasiswa Fakultas Hukum UBK merencanakan aksi demonstrasi menuntut transparansi anggaran kampus.
  • 23 Juni 2023 – Demo dijadwalkan akan dilaksanakan di depan Istana Negara.
  • 24 Juni 2023 – Pihak keamanan meminta perubahan lokasi demi keamanan publik.
  • 25 Juni 2023, 01.30 WIB – Ketua BEM menerima tawaran Rp 20 juta untuk memindahkan demo ke DPR.
  • 26 Juni 2023 – Ketua BEM mengungkapkan fakta tersebut kepada media kampus dan memulai investigasi internal.

Setelah pengakuan tersebut, BEM Fakultas Hukum UBK segera membentuk tim investigasi khusus yang terdiri dari anggota BEM, dosen, dan perwakilan administrasi fakultas. Tim tersebut diberi mandat untuk menelusuri sumber dana, mengidentifikasi pihak yang menawarkan uang, serta menilai apakah ada pelanggaran etika atau hukum yang terjadi.

Sanksi yang dijanjikan kepada mahasiswa yang terlibat meliputi:

  1. Pemberian peringatan tertulis.
  2. Penangguhan keanggotaan dalam organisasi mahasiswa selama satu semester.
  3. Pelaporan kepada pihak kepolisian jika terbukti melanggar undang‑undang terkait suap atau gratifikasi.

Pihak kampus menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas akademik dan menolak segala bentuk praktik korupsi di lingkungan mahasiswa. “Kami akan menindak tegas siapa pun yang mencoba memanfaatkan aksi mahasiswa untuk kepentingan pribadi,” ujar Rektor UBK dalam pernyataan resmi.

Kasus ini menimbulkan perdebatan luas di kalangan akademisi dan aktivis mengenai independensi aksi mahasiswa serta kerentanan mereka terhadap intervensi eksternal. Beberapa pengamat menilai bahwa transparansi proses investigasi dan penegakan sanksi yang konsisten sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.