Frankenstein45.Com – 14 April 2026 | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyoroti masalah overflight clearance yang melibatkan Amerika Serikat (AS). Dalam rapat terbuka pada hari Senin, para anggota komisi menegaskan bahwa kedaulatan udara Indonesia harus dijaga secara ketat dan menuntut pemerintah memberikan klarifikasi resmi terkait izin lepas landas yang diberikan kepada pesawat militer atau sipil AS yang melintasi wilayah udara Nusantara.
Isu ini muncul setelah sejumlah laporan menyebutkan bahwa pesawat AS telah melakukan penerbangan lintas wilayah Indonesia tanpa disertai koordinasi yang memadai. Anggota Komisi I, yang membidangi pertahanan dan keamanan, menyatakan keprihatinan atas potensi pelanggaran kedaulatan serta implikasi keamanan nasional.
Berikut poin‑poin utama yang diminta oleh Komisi I DPR kepada pemerintah:
- Penjelasan resmi tentang prosedur pemberian overflight clearance kepada pesawat AS.
- Daftar lengkap pesawat yang telah memperoleh izin terbang melalui wilayah udara Indonesia dalam 12 bulan terakhir.
- Evaluasi risiko keamanan yang terkait dengan penerbangan tersebut.
- Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan untuk memantau dan mengendalikan lalu lintas udara asing.
- Langkah-langkah korektif yang akan diambil bila ditemukan pelanggaran prosedur.
Ketua Komisi I DPR, Nama Ketua, menegaskan bahwa transparansi adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik. “Kami menuntut pemerintah untuk segera memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedaulatan udara bukan sekadar dokumen, melainkan bagian penting dari keamanan negara,” ujarnya.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) belum mengeluarkan pernyataan resmi hingga saat ini. Namun, sumber dalam lingkaran dalam menyatakan bahwa pihak berwenang tengah menyusun laporan komprehensif yang akan disampaikan kepada DPR dalam waktu dekat.
Jika tidak ada penjelasan yang memuaskan, Komisi I DPR berencana mengajukan pertanyaan lisan (interpellasi) kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada sidang berikutnya. Langkah ini diharapkan dapat memaksa eksekutif memberikan jawaban konkret serta memperkuat mekanisme pengawasan parlementer atas isu-isu keamanan udara.
Isu overflight clearance ini menambah deretan tantangan bagi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah udara di tengah meningkatnya aktivitas militer dan sipil asing di kawasan Asia‑Pasifik. Kejelasan kebijakan serta koordinasi lintas kementerian dianggap penting untuk menghindari potensi konflik atau insiden di ruang udara negara.
