Frankenstein45.Com – 17 Juni 2026 | Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan persetujuan terhadap pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp 27,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027. Persetujuan ini menandai langkah penting dalam penyusunan anggaran nasional yang menitikberatkan pada keamanan energi, pengembangan energi bersih, dan peningkatan infrastruktur energi.
Pagu indikatif berfungsi sebagai acuan awal bagi kementerian dalam merencanakan program dan proyek selama periode empat tahun ke depan. Nilai Rp 27,3 triliun tersebut mencerminkan peningkatan alokasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sejalan dengan target pemerintah untuk mempercepat transisi energi dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Berikut merupakan rincian alokasi anggaran berdasarkan program strategis yang diusulkan:
| Program Strategis | Anggaran (Rp Triliun) |
|---|---|
| Pengembangan Energi Terbarukan | 5,0 |
| Peningkatan Infrastruktur Minyak & Gas | 7,5 |
| Keamanan Pasokan Energi | 4,3 |
| Riset dan Inovasi Energi | 2,0 |
| Subsidi Energi dan Keringanan Tarif | 3,5 |
| Administrasi dan Operasional | 4,0 |
Prioritas utama yang ditekankan dalam alokasi tersebut meliputi:
- Peningkatan kapasitas energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi.
- Pembangunan jaringan pipa gas dan terminal minyak untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
- Penguatan sistem keamanan energi melalui cadangan strategis dan diversifikasi sumber energi.
- Dukungan riset serta pengembangan teknologi energi bersih.
- Penyesuaian subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Keputusan Komisi XII DPR ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program-program strategis Kementerian ESDM, sekaligus memberikan kepastian fiskal bagi investor dan pemangku kepentingan di sektor energi. Dengan alokasi yang lebih signifikan, kementerian diharapkan dapat menanggapi tantangan perubahan iklim, meningkatkan ketahanan energi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
