Frankenstein45.Com – 22 Mei 2026 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali menilai bahwa proses reformasi yang dimulai pada tahun 1998 belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa transisi.
Berikut beberapa temuan utama yang diangkat dalam penilaian tersebut:
- Trauma psikologis terus menghantui korban kekerasan politik, penahanan sewenang-wenang, dan pembunuhan di luar proses hukum.
- Pengadilan terhadap pelaku pelanggaran HAM masih terbatas; hanya segelintir kasus yang berhasil diproses di pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung.
- Kurangnya mekanisme reparasi yang komprehensif, seperti kompensasi finansial, rehabilitasi medis, dan pengakuan resmi atas penderitaan korban.
- Ketidakpercayaan publik terhadap institusi peradilan, yang dipicu oleh dugaan interferensi politik dan lemahnya independensi.
Komnas HAM menekankan bahwa keberlanjutan reformasi memerlukan langkah‑langkah konkret, antara lain:
- Mengaktifkan kembali komisi penyelidikan khusus untuk mengusut kembali kasus‑kasus lama yang belum selesai.
- Menguatkan kerangka hukum nasional dengan mengadopsi standar internasional yang lebih ketat terkait pertanggungjawaban pelaku HAM.
- Menetapkan program reparasi yang meliputi bantuan psikologis, medis, serta pemberian kompensasi kepada keluarga korban.
- Meningkatkan transparansi proses peradilan dengan membuka akses publik terhadap dokumen dan keputusan pengadilan.
Para pengamat menilai bahwa tanpa adanya komitmen politik yang tegas, reformasi akan tetap terhambat oleh kepentingan jangka pendek. Mereka juga mengingatkan bahwa penanganan hak asasi manusia bukan sekadar agenda hukum, melainkan fondasi bagi stabilitas demokrasi dan rekonsiliasi nasional.
Ke depan, Komnas HAM berharap pemerintah dapat mempercepat proses legislasi dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disusun, demi memastikan bahwa tragedi 1998 tidak terulang dan bahwa setiap korban mendapatkan keadilan yang layak.
