Frankenstein45.Com – 17 Mei 2026 | Ketegangan geopolitik dan lonjakan harga energi menempatkan dunia pada ambang krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran pada akhir Februari lalu memicu gelombang kenaikan harga minyak mentah hingga lebih dari US$109 per barel, sementara organisasi internasional memperingatkan bahwa jutaan orang berisiko terjerumus ke dalam kemiskinan akibat kombinasi kenaikan biaya energi, pangan, dan gangguan perdagangan.
Perseteruan di Selat Hormuz
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengklaim dalam sebuah konferensi pers di Beijing bahwa Presiden China, Xi Jinping, setuju untuk menekan Tehran agar membuka kembali jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut muncul setelah pertemuan bilateral dua hari di ibu kota China, di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya. Meskipun Trump menegaskan dukungan Beijing, kementerian luar negeri China belum mengeluarkan kebijakan konkret dan hanya menyebut konflik tersebut sebagai “tidak seharusnya terjadi”.
Iran menanggapi dengan mengumumkan rencana mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas kapal di selat tersebut. Menurut Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, hanya kapal dagang yang bekerja sama dengan pemerintah Iran yang akan diberikan akses khusus, lengkap dengan biaya layanan tertentu. Sementara itu, Amerika Serikat melanjutkan blokade pelabuhan terhadap Iran, mengalihkan puluhan kapal komersial untuk memastikan tekanan ekonomi tetap berlaku.
Dampak Ekonomi Global
Ketegangan di Selat Hormuz berujung pada gangguan pasokan energi yang memengaruhi hampir satu per lima produksi minyak dan gas cair dunia. Kenaikan harga minyak tidak hanya menekan pasar energi, tetapi juga memicu inflasi di berbagai sektor. Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) memperkirakan lebih dari 32 juta orang berisiko masuk ke dalam kemiskinan global akibat kombinasi kenaikan harga energi, pangan, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi.
Presiden ECOSOC, Lok Bahadur Thapa, menekankan bahwa negara-negara berkembang yang memiliki beban utang tinggi dan ketergantungan pada impor energi menjadi yang paling terdampak. “Lebih dari 32 juta orang tambahan berisiko masuk dalam kemiskinan secara global akibat gabungan guncangan kenaikan harga energi, biaya pangan yang lebih tinggi, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi,” tegas Thapa dalam sebuah pernyataan pada 16 Mei 2026.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, Li Junhua, menambahkan bahwa ketidakstabilan pasokan energi dapat memperparah inflasi dan menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 7 tentang akses energi yang terjangkau dan andal.
Upaya Internasional dan Bantuan Kemanusiaan
Di tengah krisis, beberapa negara mengajukan bantuan kemanusiaan. Presiden Kuba, Miguel Diaz‑Canel, menyatakan kesediaan menerima paket bantuan senilai US$100 juta (sekitar Rp1,7 triliun) dari Amerika Serikat, asalkan disalurkan melalui lembaga internasional atau organisasi independen. Bantuan tersebut diarahkan untuk menutupi kebutuhan mendesak seperti bahan bakar minyak, makanan, dan obat‑obatan, mengingat Kuba mengalami pemadaman listrik hingga 20 jam per hari akibat blokade energi yang diberlakukan AS.
Penawaran bantuan ini, yang dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga mencakup layanan internet satelit gratis. Pemerintah Kuba menuduh kebijakan energi AS sebagai “blokade genosida” yang sengaja memperparah krisis domestik.
Prediksi Inflasi dan Tantangan Ke depan
Analisis ekonomi memperkirakan inflasi di Amerika Serikat dapat melampaui 6 % sebagai konsekuensi langsung dari gangguan pasokan minyak di Selat Hormuz. Kenaikan biaya transportasi dan produksi menambah beban pada konsumen, sementara sektor industri menghadapi ketidakpastian dalam perencanaan jangka panjang.
Para pakar menyoroti empat prioritas utama untuk mengurangi dampak krisis energi: menjaga pasar energi tetap terbuka dan dapat diprediksi, meningkatkan akses pembiayaan bagi negara berkembang, berinvestasi pada sistem energi yang tangguh dan berkelanjutan, serta mempercepat transisi ke energi terbarukan. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menstabilkan harga, memperkuat ketahanan energi, dan mengurangi risiko kemiskinan massal.
Secara keseluruhan, krisis energi yang dipicu oleh perselisihan geopolitik di Selat Hormuz, bersama dengan tekanan inflasi global, menuntut koordinasi internasional yang lebih kuat. Tanpa tindakan bersama, dunia dapat menyaksikan peningkatan kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, dan kerusakan lingkungan yang lebih luas.
