Frankenstein45.Com – 01 Juli 2026 | Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin, menekankan bahwa penataan jaringan utilitas harus menjadi agenda utama pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi risiko kecelakaan di ruang publik.
Berikut beberapa poin utama yang diusulkan oleh legislator:
- Inventarisasi menyeluruh: Membuat basis data terintegrasi yang mencakup semua aset utilitas milik pemerintah, BUMN, dan pihak swasta.
- Pemetaan ulang jalur: Menyusun ulang rute pipa dan kabel agar tidak saling tumpang tindih, khususnya di zona strategis seperti jalan utama, kawasan permukiman, dan area komersial.
- Koordinasi lintas sektoral: Membentuk tim koordinasi yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, PDAM, PLN, serta operator telekomunikasi.
- Pengawasan dan penegakan: Meningkatkan pengawasan lapangan melalui inspeksi rutin dan sanksi bagi pihak yang melakukan instalasi tanpa izin.
- Anggaran khusus: Mengalokasikan dana khusus dalam APBD 2027 untuk revitalisasi dan pemeliharaan jaringan utilitas yang sudah usang.
Thamrin menambahkan bahwa penataan ini tidak hanya akan memperbaiki layanan, tetapi juga membuka peluang investasi pada sektor infrastruktur modern. Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, mengingat manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan warga DKI Jakarta.
Sebagai langkah awal, DPRD DKI akan menyusun rekomendasi kebijakan yang akan dibahas dalam rapat komisi pada kuartal berikutnya, dengan harapan dapat segera dituangkan ke dalam program kerja Pemerintah Provinsi.
