Frankenstein45.Com – 14 Juni 2026 | Kelompok mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia baru-baru ini menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR untuk menyoroti dugaan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka menuntut transparansi dalam penggunaan dana publik serta menyoroti proyek-proyek yang dianggap tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan efisiensi anggaran sebagai prioritas utama. Qodari menyatakan bahwa sejak Prabowo menjabat, pemerintah berhasil menghemat sekitar Rp300 triliun melalui serangkaian kebijakan pemotongan belanja yang tidak esensial dan optimalisasi proses pengadaan.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan Qodari dalam konferensi pers:
- Pengurangan belanja non‑prioritas sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya.
- Penerapan sistem e‑procurement yang menurunkan biaya administrasi sebesar Rp45 triliun.
- Pembekuan proyek infrastruktur yang belum selesai dan tidak memenuhi standar teknis.
- Peningkatan akuntabilitas melalui audit internal yang lebih ketat.
Mahasiswa yang beraksi menanggapi pernyataan tersebut dengan skeptis. Mereka menilai bahwa data penghematan yang disampaikan pemerintah masih belum dipublikasikan secara lengkap, sehingga sulit untuk memverifikasi klaim tersebut. Kelompok tersebut juga menyoroti kasus pemborosan pada program bantuan sosial dan proyek pembangunan yang mengalami penundaan.
Qodari menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa seluruh data terkait penghematan dan alokasi anggaran akan tersedia dalam laporan tahunan yang dapat diakses publik. Ia menambahkan, “Kami berkomitmen untuk menjaga keuangan negara agar tidak tergerus oleh pemborosan, serta memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.”
Persoalan ini menegaskan pentingnya dialog antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mengawasi penggunaan APBN. Kedepannya, kedua belah pihak diharapkan dapat menemukan titik temu yang memperkuat akuntabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
