Frankenstein45.Com – 10 Mei 2026 | Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya memperbaharui data kemiskinan di Indonesia untuk memastikan program bantuan sosial dapat menargetkan keluarga yang benar‑benar membutuhkan.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah merancang serangkaian langkah strategis, antara lain:
- Pengumpulan data terbaru melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait dengan frekuensi tahunan.
- Integrasi basis data antar kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, guna menciptakan satu sistem data terpadu.
- Penerapan teknologi digital, seperti aplikasi mobile dan platform online, untuk mempercepat proses verifikasi dan pembaruan data di tingkat desa.
- Pelibatan masyarakat melalui mekanisme pengaduan dan verifikasi warga, sehingga data yang masuk lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pengawasan independen oleh lembaga audit untuk memastikan kualitas dan keabsahan data.
Menko PM menambahkan bahwa pembaruan data tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, tetapi juga membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan jangka panjang yang lebih tepat sasaran, seperti program Keluarga Harapan (KPH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Ia juga mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta warga, untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembaruan data. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan target pengentasan kemiskinan nasional dapat tercapai lebih cepat dan berkelanjutan.
