Mensos Gus Ipul Ungkap Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat, Tegaskan Tidak Ada Korupsi
Mensos Gus Ipul Ungkap Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat, Tegaskan Tidak Ada Korupsi

Mensos Gus Ipul Ungkap Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat, Tegaskan Tidak Ada Korupsi

Frankenstein45.Com – 06 Mei 2026 | Menlu Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (Mensos) Gus Ipul menegaskan pada konferensi pers terbaru bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program Sepatu Sekolah Rakyat telah ditetapkan dengan harga yang kompetitif dan melalui proses audit yang ketat, sehingga tidak ada ruang bagi praktik korupsi.

Program Sepatu Sekolah Rakyat bertujuan menyediakan sepatu layak bagi siswa di seluruh Indonesia, khususnya di daerah miskin, guna meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi belajar. Gus Ipul menyampaikan tiga poin utama terkait alokasi dana:

  • Harga sepatu ditetapkan melalui lelang terbuka, memastikan nilai terbaik bagi negara.
  • Setiap transaksi diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Internal Audit Kementerian Sosial.
  • Pengawasan lapangan melibatkan pejabat daerah serta lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan penyerahan tepat sasaran.
Wilayah Anggaran (Rp) Jumlah Sepatu (Pasang)
Jawa Barat 200 miliar 3,3 juta
Jawa Tengah 150 miliar 2,5 juta
Kalimantan 120 miliar 2,0 juta
Sulawesi 100 miliar 1,7 juta
Indonesia Timur 80 miliar 1,3 juta
Lainnya 550 miliar 9,2 juta

Gus Ipul menegaskan, “Tidak ada tempat bagi korupsi dalam program ini. Pemerintah berkomitmen menyalurkan bantuan tepat kepada rakyat.” Pernyataan ini mendapat sambutan positif dari beberapa pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil yang menilai transparansi menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik.

Namun, beberapa pengamat tetap menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan, mengingat sejarah kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial di masa lalu. Mereka mengharapkan mekanisme audit yang berkesinambungan dan pelaporan publik secara rutin.

Secara keseluruhan, peluncuran anggaran Sepatu Sekolah Rakyat ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kesejahteraan anak sekaligus mempertegas komitmen anti‑korupsi. Jika implementasinya berjalan sesuai rencana, program ini dapat menjadi contoh kebijakan sosial yang efektif dan bersih.