Menteri HAM Natalius Pigai Kritik Pengelola SPPG Tembok Dukuh Surabaya Usai Keracunan Massal MBG, Serukan Blacklist
Menteri HAM Natalius Pigai Kritik Pengelola SPPG Tembok Dukuh Surabaya Usai Keracunan Massal MBG, Serukan Blacklist

Menteri HAM Natalius Pigai Kritik Pengelola SPPG Tembok Dukuh Surabaya Usai Keracunan Massal MBG, Serukan Blacklist

Frankenstein45.Com – 13 Mei 2026 | Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengkritik keras pengelola Sentra Pengelolaan Produksi Gula (SPPG) Tembok Dukuh di Surabaya setelah terjadi keracunan massal yang menimpa ribuan warga akibat konsumsi produk MBG (Madu Bawang Putih Gula). Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian HAM, Pigai menilai tindakan pengelola tidak profesional dan menuntut agar mereka dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist).

Natalius Pigai menyoroti beberapa kegagalan yang ia anggap menjadi penyebab utama kejadian tersebut:

  • Kurangnya pengawasan kualitas bahan baku sebelum diproses.
  • Ketidaksesuaian prosedur sanitasi dan kebersihan di area produksi.
  • Pengabaian standar keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah.
  • Ketidakterbukaan pengelola dalam memberikan informasi kepada konsumen dan otoritas terkait.

“Pengelola SPPG Tembok Dukuh tidak menunjukkan profesionalisme yang layak. Mereka mengabaikan protokol dasar keamanan pangan, sehingga menimbulkan dampak fatal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami menuntut mereka masuk dalam daftar hitam agar tidak lagi beroperasi dan menimbulkan risiko serupa,” ujar Menteri HAM.

Pigai juga menekankan pentingnya tindakan cepat dari pemerintah daerah Surabaya untuk menutup fasilitas produksi tersebut sementara penyelidikan menyeluruh dilakukan. Selain itu, ia meminta agar produsen lain yang belum memenuhi standar keamanan pangan segera melakukan audit internal dan memperbaiki proses produksi.

Kasus ini menambah daftar panjang insiden pangan berbahaya di Indonesia, yang selama ini menjadi sorotan publik. Kementerian HAM berjanji akan terus memantau perkembangan kasus ini dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan tidak ada lagi korban.