Frankenstein45.Com – 14 Mei 2026 | Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk melindungi hak-hak anak, terutama dalam konteks program MBG (Masa Bimbingan Generasi). Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan pada hari ini.
- Penjaminan Hak Pendidikan: Pemerintah wajib memastikan anak dapat mengakses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.
- Hak Kesehatan: Akses layanan kesehatan yang memadai, termasuk gizi dan imunisasi, menjadi prioritas dalam MBG.
- Perlindungan dari Kekerasan: Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan fisik, seksual, maupun psikologis harus terintegrasi dalam setiap tahapan program.
- Partisipasi Anak: Anak diberikan ruang untuk menyuarakan pendapatnya dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan yang memengaruhi mereka.
Natalius Pigai juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral antara kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga non‑pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung terpenuhinya hak anak. Pemerintah berkomitmen meningkatkan alokasi anggaran, memperkuat mekanisme monitoring, serta memperluas pelatihan bagi petugas lapangan.
Jika hak-hak anak tidak dilindungi secara optimal, konsekuensi jangka panjang dapat berupa peningkatan angka putus sekolah, kesehatan yang buruk, serta terjadinya siklus kekerasan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Menteri HAM menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk berperan aktif dalam menegakkan hak anak melalui implementasi MBG yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesetaraan.
