Frankenstein45.Com – 21 Mei 2026 | Seorang pejabat senior Israel, Itamar Ben-Gvir, menimbulkan kecaman internasional setelah memperlihatkan aksi penghinaan terhadap aktivis Global Sumud Flotilla. Dalam video yang beredar luas, aktivis‑aktivis tersebut dipaksa berlutut dengan tangan terikat di belakang punggung, bahkan dahi mereka menyentuh lantai sebagai bentuk demonstrasi kekuasaan.
Insiden ini terjadi pada sebuah demonstrasi di wilayah yang dikuasai Israel, dimana kelompok Global Sumud Flotilla menuntut penghentian blokade dan kebebasan bergerak bagi warga Palestina. Ben‑Gvir, yang memegang jabatan menteri, mengarahkan para aktivis untuk menuruti perintah tersebut sambil menertawakan mereka.
Reaksi internasional pun segera mengalir. Berikut beberapa tanggapan utama:
- PBB: Sekretaris Jenderal menilai tindakan tersebut melanggar prinsip hak asasi manusia dan menyerukan investigasi independen.
- Organisasi Hak Asasi Manusia: Amnesty International dan Human Rights Watch menyebut aksi itu sebagai bentuk penyiksaan psikologis dan memintanya diprotes secara global.
- Negara‑Negara Barat: Beberapa kementerian luar negeri Eropa menyatakan keprihatinan dan menuntut Israel menghormati standar internasional dalam penanganan demonstran.
- Publik Global: Protes massa muncul di kota‑kota utama, menuntut pertanggungjawaban pejabat yang terlibat.
Pihak Israel memberikan justifikasi bahwa tindakan tersebut merupakan langkah keamanan untuk mencegah gangguan lebih lanjut. Namun, banyak pihak menilai alasan itu sebagai kedok untuk menindas suara kritis.
Para aktivis yang menjadi korban melaporkan trauma psikologis serta rasa takut yang mendalam. Mereka menegaskan bahwa aksi tersebut tidak hanya merusak martabat individu, tetapi juga memperburuk citra Israel di mata dunia.
Insiden ini menambah ketegangan dalam konflik yang sudah lama berlangsung, sekaligus memicu perdebatan tentang batasan kebebasan berekspresi dan penegakan hukum di wilayah konflik. Pengamat politik memperkirakan bahwa tekanan internasional dapat memaksa pemerintah Israel untuk meninjau kebijakan penanganan demonstran di masa depan.
