Presiden Prabowo Tegaskan Arsitektur Ekonomi dan Ideologi Pembangunan dalam Sidang Paripurna DPR
Presiden Prabowo Tegaskan Arsitektur Ekonomi dan Ideologi Pembangunan dalam Sidang Paripurna DPR

Presiden Prabowo Tegaskan Arsitektur Ekonomi dan Ideologi Pembangunan dalam Sidang Paripurna DPR

Frankenstein45.Com – 21 Mei 2026 | Dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membahas Kebijakan Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok‑Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang menegaskan kembali arah strategis pembangunan nasional. Presiden menekankan pentingnya sebuah arsitektur ekonomi yang berlandaskan pada kemandirian, inklusivitas, serta inovasi teknologi untuk mengantisipasi tantangan global.

Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain:

  • Kemandirian Ekonomi: Memperkuat basis produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperluas jaringan rantai pasok lokal.
  • Pertumbuhan Inklusif: Menyasar pemerataan pendapatan melalui program sosial terarah, peningkatan upah minimum, serta dukungan khusus bagi UMKM dan sektor pertanian.
  • Transformasi Digital: Mempercepat digitalisasi sektor publik dan swasta, investasi pada infrastruktur 5G, serta pengembangan ekosistem startup.
  • Ketahanan Fiskal: Menjaga defisit anggaran pada level yang berkelanjutan, meningkatkan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan, dan mengoptimalkan belanja investasi.
  • Ideologi Pembangunan: Menegaskan bahwa kebijakan ekonomi harus selaras dengan nilai‑nilai kebangsaan, keadilan sosial, dan semangat gotong‑royong.

Presiden juga menyoroti rencana RAPBN 2027 yang akan menitikberatkan pada alokasi anggaran untuk infrastruktur berkelanjutan, pendidikan vokasi, serta riset dan pengembangan. Fokus fiskal diarahkan pada proyek‑proyek strategis yang dapat meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka menengah hingga panjang.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Tamsil Linrung, memberikan apresiasi atas pidato Presiden. Ia menilai bahwa penegasan arsitektur ekonomi dan ideologi pembangunan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah (RPD) yang selaras dengan prioritas nasional.

Reaksi positif dari anggota DPD menandakan sinergi antar lembaga legislatif dalam mengawal implementasi kebijakan fiskal dan ekonomi yang diusung oleh pemerintah. Diharapkan, sinergi ini akan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, sehingga target pertumbuhan ekonomi 2027 dapat tercapai dengan efektif.