Frankenstein45.Com – 16 Juni 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) menargetkan bahwa sidang uji materiil terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan ke pengadilan konstitusi akan selesai pada bulan depan. Keputusan ini diharapkan memberikan kepastian hukum tentang apakah dana program MBG dapat dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan.
Program MBG, yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Kesehatan, bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi siswa di sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Program ini didanai melalui alokasi khusus yang diambil dari dana pendidikan, meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa sumber pembiayaan tersebut melanggar prinsip pemisahan fungsi anggaran.
Penggugat, yang terdiri atas sejumlah organisasi mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat, menilai bahwa penambahan dana MBG ke anggaran pendidikan menambah beban fiskal tanpa prosedur yang transparan. Mereka mengajukan gugatan materiil ke MK pada Agustus 2023, menuntut agar program tersebut dibatalkan atau dialihkan ke anggaran kesehatan.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa MBG merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas gizi dan prestasi belajar siswa. Menurut Kementerian Pendidikan, program ini telah menjangkau lebih dari 1,5 juta siswa di 30.000 sekolah, dengan dampak positif pada indeks massa tubuh dan konsentrasi belajar.
Jadwal sidang materiil MK dijadwalkan mulai pada pertengahan Agustus 2024, dengan proses pembacaan laporan, pemeriksaan saksi, dan pertimbangan hakim. MK memperkirakan bahwa keputusan akhir akan dikeluarkan pada bulan September 2024, yang sekaligus menjadi batas akhir bagi pihak-pihak terkait untuk menyiapkan langkah selanjutnya.
Jika MK memutuskan bahwa dana MBG tidak dapat dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan, pemerintah diperkirakan akan mencari alternatif pembiayaan, seperti alokasi khusus dari anggaran kesehatan atau pendanaan melalui kerjasama dengan pihak swasta. Sebaliknya, keputusan yang mendukung keberlanjutan dana MBG dalam anggaran pendidikan akan memperkuat posisi program tersebut sebagai kebijakan permanen.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa putusan MK akan menjadi preseden penting dalam mengatur hubungan antara kebijakan sosial dan alokasi anggaran sektoral. Keputusan ini juga dapat memengaruhi program-program kesejahteraan lain yang bersumber dari anggaran pendidikan, seperti beasiswa dan bantuan operasional sekolah.
