Frankenstein45.Com – 12 April 2026 | Kejahatan sandera jabatan kembali mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus yang dilakukan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Menurut temuan penyidik, Bupati Tulungagung memaksa sejumlah pejabat daerah menandatangani surat pengunduran diri tanpa mencantumkan tanggal, dengan tujuan menekan mereka agar menyerahkan setoran uang tertentu.
Modus tersebut melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur, antara lain:
- Pejabat diminta menandatangani surat mundur yang tidak berisi tanggal penyerahan, sehingga menimbulkan ketidakpastian legalitas.
- Setelah surat ditandatangani, pejabat diarahkan untuk membayar uang “pembayaran jabatan” kepada pihak yang mengatur proses tersebut.
- Apabila pembayaran tidak dilakukan, pejabat berisiko diproses lebih lanjut, termasuk pencopotan atau penurunan jabatan.
KPK menyatakan bahwa tekanan ini bersifat “paksaan ekonomi” dan termasuk dalam kategori pemerasan. Dalam wawancara dengan media lokal, beberapa korban mengaku merasa terjebak karena surat mundur tanpa tanggal dapat dimanfaatkan sebagai bukti penurunan jabatan secara sepihak.
Selain itu, KPK menemukan bahwa uang yang diperas tidak hanya bersifat “sumbangan” melainkan merupakan dana yang dialokasikan untuk kepentingan pribadi pejabat tinggi. Total perkiraan uang yang dipaksa dibayarkan mencapai puluhan juta rupiah.
Pejabat yang menjadi korban juga melaporkan adanya ancaman terhadap keluarga serta penyebaran rumor negatif bila mereka menolak melaksanakan tuntutan. Tekanan psikologis ini memperparah situasi, membuat korban sulit mengambil langkah hukum secara terbuka.
Reaksi publik di Tulungagung pun menguat. Masyarakat menuntut transparansi penuh dari pemerintah daerah dan menegaskan bahwa praktik sandera jabatan tidak dapat dibiarkan terus berlangsung. Beberapa organisasi masyarakat sipil telah menyerukan pembentukan tim independen untuk mengaudit proses pengangkatan dan pengunduran diri pejabat di wilayah tersebut.
Penyelidikan KPK masih berlangsung, dan pihak berwenang diharapkan dapat mengungkap jaringan lebih luas yang terlibat dalam skema ini. Jika terbukti, para pelaku dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang pemerasan serta Undang‑Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
