Frankenstein45.Com – 23 April 2026 | Pengadaan sekitar 25.000 motor listrik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik setelah nilai anggarannya mencapai hampir Rp 897 miliar. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan pentingnya kendaraan operasional untuk mendukung layanan gizi di pelosok Indonesia, meski prosesnya menuai pertanyaan tentang transparansi dan pemilihan pemenang tender.
Ruang Lingkup Pengadaan dan Tujuan Strategis
BGN, sebagai lembaga baru yang bertugas memantau gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak usia sekolah, memerlukan mobilitas tinggi untuk mengakses wilayah‑wilayah terpencil. Dadan Hindayana menjelaskan bahwa lebih dari 33.000 kepala satuan pelayanan gizi (SPPG) akan diberi kendaraan, khususnya di daerah yang sulit dijangkau, guna memperlancar koordinasi, pelayanan, dan monitoring program MBG.
Proses Tender dan Penunjukan PT Yasa Artha Trimanunggal
Pengadaan motor listrik dilakukan melalui e‑katalog di portal Inaproc, bukan melalui tender konvensional. Anggaran untuk tahun 2025 dibuka pada bulan Oktober, dengan proses seleksi berbasis potensi penyedia. PT Yasa Artha Trimanunggal terpilih sebagai pemenang utama, meski perusahaan tersebut belum memiliki jaringan dealer atau layanan purna jual yang luas di seluruh Indonesia. Keputusan ini menimbulkan kejanggalan, terutama terkait alamat perusahaan dan rekam jejaknya.
Langkah-Langkah Verifikasi Internal
Kepala BGN menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Inspektorat untuk menelusuri setiap temuan lapangan. “Saya secara internal sudah menugaskan Inspektorat untuk melakukannya,” ujar Dadan Hindayana saat diwawancarai detikX di kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Citaringgul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, 17 April 2024. Tim inspeksi diharapkan dapat menjawab pertanyaan publik terkait legitimasi PT Yasa Artha Trimanunggal dan memastikan bahwa kendaraan yang dibeli memang sesuai dengan spesifikasi teknis serta kebutuhan operasional BGN.
Anggaran dan Realisasi
- Anggaran awal: Rp 1,2 triliun untuk 25.000 unit.
- Realisasi akhir: Rp 897 miliar untuk sekitar 21.801 unit motor listrik.
- Periode pengadaan: Oktober 2025 – Maret 2026.
Penurunan angka unit dan nilai anggaran mencerminkan penyesuaian teknis dan administratif selama proses pengadaan. Meski demikian, BGN tetap menegaskan bahwa motor listrik akan didistribusikan ke seluruh petugas di daerah, sehingga manfaatnya akan terlihat jelas di lapangan.
Reaksi Publik dan Pengawasan
Berbagai pihak mengkritik pemilihan merek yang belum dikenal luas, menilai bahwa kurangnya jaringan layanan dapat menghambat operasional BGN. Publik juga menyoroti kurangnya transparansi terkait alamat dan legalitas PT Yasa Artha Trimanunggal. Sebagai respons, BGN berjanji akan mengeluarkan klarifikasi resmi setelah hasil inspeksi selesai.
Jika motor listrik dapat berfungsi optimal, diharapkan program MBG dapat meningkatkan cakupan layanan gizi, terutama di wilayah‑wilayah yang selama ini terhambat oleh keterbatasan transportasi. Dadan Hindayana menutup wawancara dengan keyakinan, “Ketika motor ini dibagikan ke seluruh petugas, nanti akan terlihatlah gunanya.”
Pengawasan ketat dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa dana publik yang signifikan tidak disia-siakan. Ke depannya, BGN berkomitmen memperbaiki mekanisme pengadaan, memperluas jaringan layanan purna jual, serta meningkatkan transparansi agar program gizi nasional dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
