Frankenstein45.Com – 20 Juni 2026 | Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menegaskan kesediaannya menerima masukan akademik dari perguruan tinggi terkait revisi atau penyesuaian Undang‑Undang Dasar 1945. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja MPR pada tanggal yang belum dipublikasikan, yang dihadiri oleh pimpinan DPR, Ketua MPR, serta perwakilan lembaga pendidikan tinggi.
Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:
- MPR membuka jalur resmi bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa untuk mengirimkan rekomendasi kebijakan.
- Masukan akan diproses melalui komisi‑komisi terkait, khususnya Komisi I yang membidangi konstitusi.
- Hasil evaluasi masukan akan dibahas dalam sidang pleno MPR sebelum diajukan ke DPR untuk pertimbangan legislatif.
Langkah ini diharapkan dapat memperkaya wacana konstitusi dengan perspektif ilmiah dan kritis, mengingat perguruan tinggi merupakan pusat riset kebangsaan. Sebagai contoh, Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah menyiapkan draft perubahan pasal‑pasal yang dianggap masih belum selaras dengan perkembangan hak asasi manusia dan teknologi digital.
Reaksi dari kalangan akademisi umumnya positif. Rektor Universitas Gadjah Mada menyatakan kesiapan institusinya untuk berkontribusi, sementara asosiasi dosen hukum menekankan pentingnya transparansi proses seleksi masukan.
Namun, ada juga kekhawatiran bahwa proses ini dapat memakan waktu lama dan berpotensi terjebak pada politisasi. Oleh karena itu, MPR menekankan bahwa mekanisme evaluasi akan bersifat terbuka, dengan publikasi hasil seleksi secara daring.
Secara keseluruhan, inisiatif ini menandai langkah baru dalam demokratisasi proses amendemen konstitusi, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi sebagai kontributor utama dalam pembentukan kebijakan nasional.
