Frankenstein45.Com – 11 Mei 2026 | Juru Bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nadiem Makarim, menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan keputusan akhir terkait pengadaan laptop berbasis Chrome OS (Chromebook) untuk satuan pendidikan. Menurut Nadiem, proses tersebut berhenti pada tingkat Direktur Jenderal (Dirjen) dan tidak pernah naik ke tingkat menteri.
Pengadaan Chromebook menjadi sorotan publik setelah muncul laporan yang mengklaim kerugian negara mencapai Rp 2,1 triliun. Laporan tersebut menuduh adanya pemborosan dalam pemilihan perangkat, harga, serta mekanisme lelang yang dianggap tidak transparan.
Nadiem menyampaikan bahwa selama masa jabatannya, ia hanya menerima rekomendasi teknis dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dirjen Pendidikan Tinggi. “Keputusan akhir berada pada Dirjen, bukan pada saya sebagai Menteri,” ujarnya dalam konferensi pers pada Senin (26/05/2024).
Berikut rangkaian kronologis singkat terkait kasus ini:
- April 2023: Pemerintah mengumumkan rencana pengadaan Chromebook untuk menggantikan PC lama di sekolah.
- Juli 2023: Dirjen mengeluarkan nota kesepahaman dengan vendor domestik dan internasional.
- Desember 2023: Laporan audit internal mengidentifikasi potensi kerugian nilai kontrak.
- Februari 2024: Media melaporkan dugaan kerugian Rp 2,1 triliun.
- Mei 2024: Nadiem memberikan klarifikasi resmi mengenai peranannya.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Budi Santoso, menegaskan bahwa proses pengadaan memang berada dalam kewenangannya, termasuk penetapan spesifikasi teknis, evaluasi penawaran, dan penandatanganan kontrak. Ia menambahkan bahwa keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan pengadaan sepenuhnya berada pada Dirjen.
Kementerian kini berjanji akan melakukan audit independen untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran. Jika terbukti ada pelanggaran, pihak yang bersalah akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme pengambilan keputusan dalam proyek-proyek besar pemerintah, terutama yang melibatkan dana publik dalam skala triliunan rupiah. Pengamat mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada setiap tingkatan, mulai dari Dirjen hingga menteri.
