Frankenstein45.Com – 03 Juli 2026 | Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan para pimpinan PT PLN (Persero) menyusul terjadinya pemadaman listrik di berbagai wilayah sepanjang tahun 2026.
Bendahara Umum PB PMII Sainuddin mengungkapkan bahwa muncul dugaan manipulasi spesifikasi pasokan batu bara atau Gross As Received (GAR) yang disebut berpotensi memengaruhi keandalan pembangkit listrik menjadi sorotan PB PMII.
Sainuddin berpandangan bahwa pemadaman listrik yang berlangsung di sejumlah daerah telah menimbulkan dampak ekonomi yang luas, terutama terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Pemadaman listrik yang terjadi bukan hanya persoalan teknis di lapangan, tetapi menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang harus dibenahi secara menyeluruh. Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap jajaran yang bertanggung jawab agar sistem kelistrikan nasional kembali berjalan secara optimal," kata Sainuddin.
Permintaan Evaluasi dan Audit
PB PMII juga meminta pemerintah melaksanakan audit forensik terhadap seluruh rantai pasok sektor kelistrikan, mulai dari proses pengadaan komponen pembangkit hingga operasional pembangkit listrik. Audit tersebut dinilai penting untuk menguji kesesuaian spesifikasi peralatan saat pengadaan dengan performa aktual yang digunakan di lapangan.
Selain itu, PB PMII meminta dilakukannya investigasi terhadap catatan produktivitas harian pembangkit listrik milik PLN. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi penyebab pemadaman listrik dan memastikan bahwa sistem kelistrikan nasional berjalan dengan efektif dan efisien.
Langkah Pemerintah
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mengambil langkah untuk menahan ekspor batu bara demi memastikan pasokan ke PT PLN (Persero) terpenuhi. Bahlil mengatakan bahwa kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tahun ini masih kurang 13 juta metrik ton.
Bahlil menyebutkan total kebutuhan batu bara PLN selama setahun sebesar 154 juta metrik ton. Namun, saat ini baru terpenuhi 141 juta metrik ton (MT). Padahal, dengan kebijakan kewajiban pemenuhan pasar domestik (Domestic Market Obligation/ DMO), pasokan PLN seharusnya tidak ada masalah, bahkan melebihi kebutuhan.
Bahlil mencurigai ada sesuatu yang membuat perusahaan tidak melaksanakan komitmennya. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk menahan sementara ekspor batu bara. "Karena seperti itu, maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi, sekarang kan sudah jalan normal ini sekarang, dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri," jelasnya.
Selain itu, Bahlil menekankan akan membentuk tim pengadaan energi primer dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, PLN, serta berada dalam pengawasan aparat penegak hukum guna memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan tidak lagi memunculkan masalah yang sama setiap tahun.
Dalam upaya meningkatkan kinerja dan meminimalkan gangguan pada sistem kelistrikan, pemerintah dan PLN perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pasokan energi yang stabil dan handal dapat dinikmati oleh masyarakat luas.
