Frankenstein45.Com – 19 Juni 2026 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi rencana Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Surabaya, untuk mengajak lima mahasiswa melakukan perjalanan keliling wilayah Indonesia Timur dengan nada kritis. PDIP menilai aksi tersebut berpotensi memecah belah gerakan mahasiswa secara sistematis serta menjadi sarana membangun basis dukungan politik pribadi Gibran.
Dalam pernyataannya, tokoh senior PDIP menegaskan bahwa kegiatan semacam ini dapat menimbulkan fragmentasi di kalangan mahasiswa, yang selama ini menjadi kekuatan progresif dalam memperjuangkan perubahan sosial. Menurut mereka, mengaitkan agenda akademik dengan kepentingan politik pribadi dapat mengaburkan batas antara aktivitas pendidikan dan kampanye politik.
- Tujuan resmi perjalanan: Gibran menyebutkan bahwa tur tersebut bertujuan mengenalkan potensi ekonomi, budaya, dan pariwisata di daerah-daerah timur Indonesia, sekaligus memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar langsung di lapangan.
- Kritik PDIP: PDIP menilai bahwa agenda tersebut lebih bersifat politis, mengingat Gibran menjelang pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah. Mereka menuding adanya upaya membangun basis dukungan yang terstruktur di wilayah-wilayah strategis.
- Reaksi mahasiswa: Beberapa mahasiswa yang terlibat menyatakan antusiasme mereka terhadap peluang belajar di lapangan, namun menolak tuduhan bahwa mereka dijadikan “alat politik”.
PDIP menambahkan bahwa partai tetap mendukung kebebasan akademik dan mobilitas mahasiswa, tetapi menekankan pentingnya menjaga netralitas politik dalam kegiatan kampus. Mereka juga mengingatkan bahwa setiap upaya politik harus transparan dan tidak memanfaatkan institusi pendidikan sebagai sarana kampanye.
Gibran, melalui juru bicara, menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa program keliling Indonesia Timur adalah inisiatif sosial‑ekonomi yang bersifat non‑politikal. Ia menegaskan bahwa mahasiswa yang ikut serta melakukannya secara sukarela dan bertujuan memperoleh pengalaman praktis.
Isu ini menambah dinamika politik jelang pemilihan daerah mendatang, di mana partai-partai besar memperketat kontrol atas aksi-aksi yang dapat memengaruhi opini publik. PDIP berjanji akan terus memantau kegiatan serupa untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan posisi politik dalam lingkup akademik.
