Frankenstein45.Com – 27 Juni 2026 | Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menuntut agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan B50. POPSI menilai bahwa implementasi B50 selama ini belum mampu melindungi petani sawit dari kerugian yang terus meningkat.
Kebijakan B50, yang mengharuskan pembeli kelapa sawit mencantumkan persentase 50% bahan baku berasal dari sumber yang berkelanjutan, memang bertujuan meningkatkan standar produksi. Namun, dalam praktiknya, beban biaya tambahan seringkali dibebankan kepada petani tanpa mekanisme kompensasi yang memadai.
POP SI mengajukan beberapa poin utama yang harus menjadi fokus evaluasi pemerintah:
- Meninjau kembali mekanisme perhitungan B50 agar beban tidak sepenuhnya jatuh pada petani.
- Optimalisasi alokasi dana BPDPKS sehingga tidak menimbulkan defisit yang mengancam operasional.
- Mengembangkan skema kompensasi atau bantuan teknis bagi petani yang terdampak langsung.
- Melibatkan perwakilan petani dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan kepentingan mereka terakomodasi.
Jika tidak ada penyesuaian, risiko peningkatan beban finansial dapat memicu penurunan produktivitas dan menghambat pertumbuhan sektor sawit nasional. POPSI menekankan perlunya dialog terbuka antara pemerintah, industri, dan petani untuk menemukan solusi berkelanjutan.
Pemerintah diharapkan merespon dengan cepat, menyusun roadmap evaluasi, dan melaporkan hasilnya kepada publik. Langkah ini tidak hanya akan memperbaiki keseimbangan ekonomi petani, tetapi juga menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia dalam jangka panjang.
