Frankenstein45.Com – 30 April 2026 | Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan bahwa setiap kebijakan keselamatan harus mengintegrasikan perspektif gender agar tidak menimbulkan bias atau ketidakadilan. Evaluasi berbasis gender menilai dampak regulasi, prosedur, dan infrastruktur terhadap perempuan serta kelompok rentan lainnya.
Beberapa alasan mengapa perspektif gender krusial dalam standar keselamatan antara lain:
- Kerentanan khusus: Perempuan seringkali menghadapi risiko unik, misalnya dalam desain transportasi publik atau fasilitas umum yang kurang memperhatikan kebutuhan mereka.
- Partisipasi yang setara: Mengikutsertakan suara perempuan dalam perancangan kebijakan memastikan solusi yang lebih inklusif dan efektif.
- Pencegahan kekerasan: Kebijakan yang mengabaikan faktor gender dapat memperparah situasi kekerasan berbasis gender, terutama di ruang kerja atau lingkungan publik.
Untuk mengimplementasikan evaluasi berperspektif gender, Komnas Perempuan merekomendasikan langkah-langkah berikut:
- Inventarisasi data gender pada setiap tahapan penilaian risiko.
- Pelatihan petugas dan pembuat kebijakan tentang bias gender serta cara mengidentifikasinya.
- Pembentukan tim lintas sektoral yang melibatkan perwakilan perempuan, akademisi, dan LSM.
- Pemantauan dan pelaporan berkala atas dampak kebijakan terhadap semua gender.
Berikut contoh tabel peran utama dalam proses evaluasi:
| Pihak | Tugas |
|---|---|
| Pemerintah | Menetapkan regulasi yang mewajibkan analisis gender pada setiap standar keselamatan. |
| Komnas Perempuan | Menyediakan panduan teknis dan melakukan audit independen. |
| Lembaga Swadaya Masyarakat | Mengumpulkan data lapangan dan mengadvokasi hak-hak perempuan. |
| Peneliti/Akademisi | Memberikan kajian ilmiah tentang dampak gender dalam konteks keselamatan. |
Dengan mengadopsi pendekatan ini, diharapkan standar keselamatan tidak hanya melindungi secara umum, tetapi juga menjamin keamanan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya perempuan yang selama ini sering terpinggirkan dalam perencanaan kebijakan.
