Frankenstein45.Com – 24 April 2026 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai bahwa usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik tidak serta-merta menjamin berkurangnya praktik korupsi di dalam organisasi partai. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pekan ini, PKB menegaskan bahwa korupsi lebih dipengaruhi oleh budaya organisasi, mekanisme kontrol internal, serta integritas pribadi para kader.
PKB menyoroti beberapa hal utama yang dianggap lebih krusial dibandingkan sekadar membatasi masa jabatan, antara lain:
- Penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi keuangan partai.
- Penerapan mekanisme pengawasan internal yang independen.
- Pendidikan etik dan anti‑korupsi bagi semua anggota partai.
- Penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran, tanpa memandang jabatan.
PKB juga mengingatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh elemen partai, termasuk:
- Revisi peraturan internal yang menutup celah bagi manipulasi dana.
- Peningkatan peran komisi etik partai sebagai lembaga pengawas yang bersifat preventif.
- Kolaborasi dengan lembaga antikorupsi nasional untuk audit periodik.
Dengan menekankan pentingnya reformasi menyeluruh, PKB berharap diskusi mengenai pembatasan masa jabatan tidak menjadi fokus semata, melainkan menjadi bagian dari agenda yang lebih luas untuk meningkatkan integritas politik di Indonesia.
