Frankenstein45.Com – 18 Mei 2026 | Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah tidak menimpa masyarakat desa secara signifikan. Ia menyebutkan bahwa inflasi yang dirasakan lebih terasa di kawasan perkotaan dan bahwa kebijakan pemerintah tetap dapat melindungi warga desa.
Pernyataan tersebut menuai kritik tajam dari kalangan akademisi. Fahmy Radhi, dosen ekonomi Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa komentar Prabowo tergesa‑gesa dan kurang memperhitungkan realitas ekonomi di tingkat desa. Menurutnya, depresiasi rupiah secara langsung memengaruhi harga barang impor, biaya transportasi, serta biaya ibadah haji, yang pada gilirannya berdampak pada daya beli warga desa.
Beberapa poin utama yang disorot oleh Fahmy antara lain:
- Harga bahan pokok yang sebagian diimpor, seperti beras dan gula, naik akibat kurs yang lemah.
- Biaya transportasi barang ke daerah terpencil meningkat, menambah beban petani dan pedagang.
- Biaya haji, yang sebagian besar dibiayai oleh warga desa, mengalami kenaikan signifikan.
Fahmy menambahkan bahwa meskipun pemerintah telah meluncurkan program subsidi dan bantuan sosial, efek kumulatif dari depresiasi mata uang tetap terasa pada lapisan masyarakat paling rentan. Ia menekankan perlunya kebijakan moneter yang lebih pro‑aktif serta upaya stabilisasi nilai tukar untuk melindungi sektor agraris.
Reaksi publik di media sosial beragam. Sebagian pengguna menilai pernyataan Prabowo sebagai upaya menenangkan pasar, sementara yang lain mengkritik kurangnya data pendukung. Di sisi lain, para pelaku usaha di daerah pedesaan mengungkapkan keprihatinan atas kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional.
Secara keseluruhan, perdebatan ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak fluktuasi nilai tukar terhadap ekonomi mikro, terutama di wilayah pedesaan yang secara tradisional lebih rentan terhadap goncangan eksternal.
