Frankenstein45.Com – 11 Juni 2026 | Juru bicara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prasetyo Hadi, memberikan respons tegas terkait spekulasi yang beredar mengenai keterlibatan kader partainya dalam pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Ganda (SPPG). Menurutnya, fokus utama bukanlah identitas pemilik atau afiliasi politik pengelola SPPG, melainkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Prasetyo menegaskan bahwa setiap lembaga atau individu yang terlibat dalam pengelolaan SPPG harus mematuhi prosedur hukum, standar operasional, dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. “Kami tidak peduli siapa yang mengelola, asalkan semuanya berjalan sesuai regulasi dan tidak ada penyalahgunaan wewenang,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers.
Berikut poin-poin utama yang disampaikan oleh Prasetyo Hadi:
- Identitas politik tidak menjadi faktor penilaian utama dalam menilai kinerja pengelolaan SPPG.
- Kepatuhan terhadap peraturan menjadi tolok ukur utama untuk menilai legitimasi pengelolaan.
- Setiap dugaan penyimpangan harus diselidiki secara independen oleh lembaga berwenang.
- Gerindra siap bekerja sama dengan otoritas jika ada temuan pelanggaran.
Spekulasi mengenai keterlibatan kader Gerindra muncul setelah sejumlah laporan media menyoroti nama-nama tokoh partai dalam proses pengadaan dan pengelolaan SPPG. Prasetyo menolak tuduhan bahwa Gerindra menggunakan jaringan kadernya untuk mengontrol sumber daya publik, dan menegaskan bahwa partai tidak memiliki agenda tersembunyi dalam hal ini.
Pengamat politik menilai pernyataan Prasetyo sebagai upaya meredam potensi konflik politik yang dapat memecah belah publik. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan SPPG, termasuk proses seleksi, pelaporan, dan evaluasi.
Di samping itu, lembaga pengawas internal pemerintah dijadwalkan melakukan audit rutin terhadap SPPG untuk memastikan tidak ada praktik korupsi atau kolusi. Hasil audit tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menenangkan publik yang masih mengkhawatirkan kemungkinan intervensi politik dalam pengelolaan sumber daya publik.
Prasetyo Hadi menutup pernyataannya dengan menekankan komitmen Gerindra untuk tetap menjaga integritas partai serta mendukung penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. “Kami berharap semua pihak dapat menahan diri dari spekulasi yang belum terbukti, dan fokus pada upaya memperbaiki sistem demi kepentingan bersama,” pungkasnya.
