Frankenstein45.Com – 24 Juni 2026 | Fathimah Azzahra, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, kini menjadi sosok yang kerap muncul dalam pemberitaan terkait aksi-aksi mahasiswa yang menyoroti kebijakan pemerintah, khususnya Program Merger Bansos Gratis (MBG). Sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI periode 2023‑2024, ia dikenal karena konsistensinya mengkritisi kebijakan tersebut dengan argumen berbasis data dan perspektif keadilan sosial.
Berawal dari kepiawaiannya dalam berorganisasi, Fathimah menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan pada tahun 2022 sebelum terpilih menjadi Wakil Ketua BEM UI. Pada posisinya, ia memimpin beberapa komisi yang berfokus pada kebijakan publik, hubungan eksternal, serta pengawasan keuangan kampus.
Motivasi Kritik Terhadap MBG
Program MBG, yang diluncurkan pemerintah pada awal 2024, bertujuan menyatukan beberapa program bantuan sosial menjadi satu paket terpadu. Meskipun memiliki tujuan mulia, Fathimah menilai ada beberapa celah yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, antara lain:
- Kurangnya mekanisme verifikasi data penerima yang akurat.
- Potensi duplikasi bantuan yang dapat mengakibatkan alokasi dana tidak efisien.
- Ketidaksesuaian antara kriteria bantuan dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah terpencil.
Untuk memperkuat argumentasinya, ia sering menyajikan data perbandingan antara alokasi anggaran sebelum dan sesudah penerapan MBG. Berikut tabel ringkas yang sering dipakai dalam rapat-rapat BEM UI:
| Tahun | Anggaran Bantuan Sosial (miliar) | Anggaran MBG (miliar) |
|---|---|---|
| 2022 | 12.500 | – |
| 2023 | 13.200 | – |
| 2024 | 13.800 | 13.800 |
Data di atas menunjukkan bahwa meski total anggaran tidak berubah signifikan, distribusi dana menjadi lebih terpusat, menimbulkan kekhawatiran akan transparansi dan akuntabilitas.
Reaksi dan Dampak
Serangkaian pernyataan dan aksi yang dipimpin atau didukung Fathimah berhasil menarik perhatian media kampus, lembaga swadaya masyarakat, dan bahkan beberapa anggota legislatif. Beberapa poin penting yang muncul antara lain:
- Peningkatan tekanan publik terhadap pemerintah untuk memperbaiki mekanisme verifikasi.
- Dialog terbuka antara BEM UI dengan perwakilan kementerian terkait.
- Pengajuan rekomendasi kebijakan yang mencakup audit independen dan pelibatan lembaga akademik dalam pemantauan.
Walaupun belum ada perubahan regulasi yang signifikan, upaya Fathimah menunjukkan bahwa suara mahasiswa dapat menjadi katalisator bagi proses pemeriksaan kebijakan publik.
Ke depan, Fathimah Azzahra berencana memperluas jaringan advokasi dengan mengajak organisasi mahasiswa lintas universitas serta memperkuat kerja sama dengan lembaga think‑tank. Ia menegaskan bahwa kritik yang konstruktif harus tetap berbasis fakta, demi tercapainya kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
