Frankenstein45.Com – 09 Juni 2026 | Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengungkapkan bahwa sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan program Makan Bergizi Gratis belum beroperasi di sejumlah wilayah provinsi.
- Kendala anggaran: alokasi dana untuk pembelian bahan pangan dan operasional tidak mencukupi karena penyesuaian prioritas fiskal.
- Kekurangan tenaga: sebagian besar SPPG mengandalkan tenaga relawan dan pekerja kontrak, yang belakangan ini mengalami tingkat turnover tinggi.
- Masalah logistik: distribusi bahan makanan ke daerah terpencil terganggu oleh kondisi infrastruktur dan cuaca.
Wagub Taj Yasin menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah membentuk tim khusus untuk melakukan audit lapangan dan menilai kebutuhan masing‑masing unit. Tim tersebut juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta lembaga donor untuk mengamankan sumber daya yang diperlukan.
Selain itu, pemerintah berencana mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan memperkenalkan sistem pelaporan real‑time yang memungkinkan pemantauan operasional SPPG secara lebih akurat. Dengan demikian, diharapkan dapat mengidentifikasi secara cepat SPPG yang mengalami gangguan dan mengambil tindakan perbaikan.
Dalam jangka pendek, prioritas utama adalah mengaktifkan kembali SPPG yang paling kritis, terutama yang melayani daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan angka stunting anak yang masih tinggi. Pemerintah juga mengajak partai politik, organisasi masyarakat, serta sektor swasta untuk berpartisipasi dalam program pendanaan tambahan.
Wagub menutup dengan harapan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, semua SPPG yang sempat terhenti dapat kembali beroperasi secara penuh, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan akses terhadap makanan bergizi secara gratis.
