Frankenstein45.Com – 06 Mei 2026 | Rektor Universitas Pancasila mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil keputusan terburu‑burunya dalam menghapus program studi (prodi) di perguruan tinggi. Menurutnya, setiap penutupan prodi harus didasarkan pada kajian menyeluruh mengenai kebutuhan pasar kerja, minat mahasiswa, serta kontribusi program tersebut terhadap pembangunan nasional.
Penghapusan prodi secara mendadak dapat menimbulkan dampak negatif yang meluas, antara lain menurunkan motivasi belajar mahasiswa, mengganggu proses akademik, dan merusak reputasi institusi pendidikan. Oleh karena itu, Rektor menekankan perlunya mekanisme evaluasi yang transparan dan partisipatif.
Beberapa langkah yang disarankan untuk menilai keberlanjutan sebuah program studi meliputi:
- Analisis data pendaftar dan tingkat kelulusan selama beberapa tahun terakhir.
- Survei kebutuhan industri dan tren pekerjaan yang relevan dengan bidang studi.
- Penilaian kualitas kurikulum melalui benchmarking dengan standar nasional dan internasional.
- Dialog intensif dengan dosen, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi potensi perbaikan.
- Pengembangan kerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan relevansi praktis dan peluang penempatan kerja lulusan.
Jika setelah melalui proses evaluasi ternyata suatu prodi memang tidak lagi memenuhi kriteria di atas, penutupan dapat dipertimbangkan dengan memberikan transisi yang adil bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi, seperti penyediaan program transfer atau jalur penyelesaian cepat.
Upaya ini diharapkan tidak hanya menjaga kualitas pendidikan tinggi, tetapi juga memastikan bahwa lulusan tetap memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga dapat berkontribusi secara maksimal bagi perekonomian negara.
