Frankenstein45.Com – 16 April 2026 | Jakarta, 15 April 2026 – Pengadaan motor listrik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan tajam setelah terungkap adanya kesenjangan antara harga, spesifikasi, dan nilai tambah yang ditawarkan. Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembelian sekitar 25 ribu unit motor listrik merek Emmo, dengan total anggaran mendekati Rp1,2 triliun. Namun, sejumlah pihak menilai langkah tersebut sebagai pemborosan anggaran dan potensi korupsi, terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti proses pengadaan tersebut.
Spesifikasi Motor Emmo yang Dipilih BGN
Dua model Emmo dipilih untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Model pertama, Emmo JVX GT, merupakan motor trail dengan harga Rp56,8 juta. Motor ini mengusung rated power 3,800 watt, peak power 7,000 watt, kecepatan maksimum 80 km/jam, serta baterai dual 72V 31Ah yang dapat di‑swap dan di‑fast‑charge 30‑80 % dalam satu jam. Jarak tempuh maksimal tercatat sekitar 70 km per pengisian.
Model kedua, Emmo JVH Max, merupakan skuter listrik berharga Rp48,8 juta. Motor ini dilengkapi rated power 4,000 watt, peak power 8,500 watt, kecepatan hingga 90 km/jam, dan baterai 72V 32Ah yang mengisi 30‑80 % dalam dua jam. Kedua motor tersebut hanya menyediakan panel meter digital tanpa fitur tambahan seperti konektivitas smartphone atau sistem navigasi.
Alternatif Lebih Murah dengan Spesifikasi Kompetitif
Berbagai alternatif motor listrik dengan harga jauh lebih terjangkau muncul di pasar. Salah satu contoh paling menonjol adalah Uwinfly T3, yang dipasarkan dengan harga sekitar Rp9,9 juta. Meski daya outputnya tidak menyamai Emmo, motor ini cukup untuk penggunaan harian dalam kota dengan jarak pendek hingga menengah. Desainnya menyerupai Vespa modern, menjadikannya pilihan populer di kalangan muda.
Perbandingan harga menunjukkan bahwa motor MBG yang dibeli BGN hampir lima puluh kali lebih mahal dibanding alternatif yang dapat diproduksi secara massal di dalam negeri, seperti GESITS, MAKA, atau QUEST, yang menawarkan spesifikasi seimbang dan komponen lokal tinggi.
KPK Soroti Potensi Korupsi dalam Pengadaan
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area rawan praktik korupsi. Ia menanyakan kejelasan analisis kebutuhan, distribusi spesifikasi di seluruh lokasi SPPG, serta transparansi proses pemilihan vendor. “Mengapa vendor Emmo yang relatif baru dan belum memiliki jaringan dealer yang lengkap bisa memenangkan tender?” tanya Budi.
Selain itu, publik mengkritik keputusan BGN untuk membeli motor yang ternyata merupakan produk rebadge dari China. Motor trail Emmo JVX GT dikabarkan mirip dengan Kollter ES1‑X PRO yang dijual di Alibaba.com dengan harga sekitar Rp8‑10 juta. Praktik white‑label ini umum di industri kendaraan listrik, namun menimbulkan pertanyaan tentang klaim TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebesar 48,5 % yang diungkapkan BGN.
Reaksi BGN dan Klarifikasi Anggaran
Kepala BGN, Dadan Hindayana, membantah spekulasi bahwa anggaran mencapai Rp1,1 triliun. Ia mengungkapkan bahwa total nilai kontrak sebenarnya Rp897 miliar, dengan sisa dana dikembalikan ke negara. Dari total 25.644 unit yang direncanakan, hingga saat ini hanya 21.801 unit yang selesai diproduksi, menyentuh angka penyelesaian 85 %.
Dadan juga menegaskan bahwa motor listrik tersebut ditujukan khusus untuk operasional Kepala SPPG, bukan untuk distribusi massal ke seluruh wilayah. Namun, keberadaan ribuan motor berlogo BGN yang tertimbun di gudang Jawa Barat menimbulkan pertanyaan tentang kebutuhan riil dan efektivitas penggunaan anggaran.
Implikasi bagi Kebijakan Transportasi Publik
Pengadaan motor listrik MBG terjadi bersamaan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong ASN dan guru menggunakan sepeda atau transportasi umum untuk menghemat bahan bakar. Kritik publik menyoroti bahwa dana triliunan rupiah yang dialokasikan untuk motor listrik dapat dialihkan ke program kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur yang lebih mendesak.
Di sisi lain, industri kendaraan listrik domestik melihat peluang untuk meningkatkan produksi lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menurunkan harga konsumen. Namun, keberhasilan upaya tersebut memerlukan transparansi dalam pengadaan, standar kualitas yang jelas, serta akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sejauh ini, KPK masih melanjutkan penyelidikan terhadap proses tender, evaluasi teknis, serta kemungkinan konflik kepentingan. Sementara itu, masyarakat menunggu jawaban konkret dari BGN mengenai justifikasi harga tinggi, pilihan vendor, dan rencana penggunaan sisa anggaran yang masih tersedia.
Kasus motor listrik MBG menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan inovatif dapat tersandung oleh masalah tata kelola, terutama bila tidak didukung oleh analisis kebutuhan yang matang dan transparansi penuh.
Pengawasan berkelanjutan dan keterbukaan informasi diharapkan dapat mencegah terulangnya situasi serupa, serta memastikan bahwa program MBG tetap fokus pada tujuan utamanya: menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat tanpa mengorbankan anggaran publik.
