Frankenstein45.Com – 07 Mei 2026 | Jakarta, 6 Mei 2026 – Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus kembali menjadi sorotan publik setelah sidang lanjutan di Pengadilan Militer II-08 digelar tanpa kehadiran korban. Sementara delapan saksi lain memberikan kesaksian, kondisi medis Andrie yang masih dalam perawatan intensif memaksa hakim memberi kesempatan bagi korban untuk memberikan keterangan secara daring atau melalui pemeriksaan di rumah sakit.
Latar Belakang Kasus
Pada 12 Maret 2026, Andrie Yunus mengalami serangan dengan air keras di persimpangan Jalan Salemba I dan Jalan Talang, Jakarta Pusat. Serangan tersebut menimbulkan luka bakar serius pada kulit kepala, memaksa korban menjalani operasi cangkok kulit di RS Cipto Mangunkusumo. Pelaku diduga merupakan anggota TNI yang terlibat dalam tindakan keras terhadap aktivis.
Kondisi Kesehatan Andrie Yunus
Setelah serangan, Andrie menjalani perawatan medis yang meliputi operasi cangkok kulit dan observasi luka bakar. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengonfirmasi bahwa pada 4 Mei 2026 korban masih belum dapat hadir di persidangan karena proses pemulihan yang masih berlangsung. Dokter merencanakan serangkaian tindakan lanjutan untuk memastikan kesembuhan luka bakar secara optimal.
Upaya Hukum dan Permohonan Kehadiran
Majelis hakim, dipimpin oleh Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, menegaskan pentingnya kesaksian Andrie sebagai korban utama dalam proses pembuktian. Karena ketidakhadiran fisik, hakim membuka dua alternatif: hadir secara daring melalui Zoom pada tanggal 13 Mei 2026, atau melakukan pemeriksaan di rumah sakit tempat Andrie dirawat. Koordinasi dengan LPSK dan tim medis RS Cipto Mangunkusumo sedang dijalankan untuk menetapkan teknis pelaksanaan pemeriksaan tersebut.
Surat kepada Presiden Prabowo
Di tengah proses pengadilan, Andrie Yunus melalui Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyalurkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan calon presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permohonan intervensi agar kasus penyiraman air keras mendapat perhatian lebih dari lembaga eksekutif, mengingat dugaan keterlibatan aparat militer. Andrie menekankan bahwa perlindungan saksi dan korban harus menjadi prioritas nasional, serta menuntut transparansi dalam proses hukum.
Isi surat menyoroti beberapa poin kritis: 1) Permintaan jaminan keamanan bagi saksi yang masih dalam proses pemulihan, 2) Penegasan bahwa tindakan penyiraman air keras merupakan pelanggaran hak asasi manusia, 3) Ajakan kepada Presiden Prabowo untuk menggunakan posisinya dalam mendesak lembaga peradilan militer mempercepat penyidikan dan meminimalisir intervensi politik.
Reaksi Pemerintah dan Publik
Walaupun belum ada tanggapan resmi dari kantor Presiden, surat Andrie memicu perbincangan hangat di media sosial. Aktivis hak asasi manusia menilai langkah mengirim surat kepada calon presiden sebagai strategi penting untuk menekan aparat keamanan agar bertanggung jawab. Di sisi lain, beberapa kalangan menilai bahwa intervensi politik dapat mengganggu independensi peradilan militer.
Proyeksi Selanjutnya
Jika sidang daring pada 13 Mei dapat terlaksana, diharapkan Andrie dapat memberikan keterangan penting mengenai modus operandi serangan, identitas pelaku, dan kronologi peristiwa. Alternatif pemeriksaan di rumah sakit menjadi pilihan cadangan apabila kondisi fisik korban belum memungkinkan untuk berbicara secara jelas.
Pengadilan Militer II-08 menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan sesuai prosedur, namun tetap memberi ruang bagi korban untuk berpartisipasi tanpa mengorbankan kesehatan. Sementara itu, surat Andrie kepada Presiden Prabowo menjadi bahan diskusi mengenai peran lembaga eksekutif dalam menjamin perlindungan saksi dan menegakkan keadilan.
