Tembus Pedalaman, Pemprov Papua akan Bangun Pelabuhan Plus Genjot Infrastruktur Transportasi
Tembus Pedalaman, Pemprov Papua akan Bangun Pelabuhan Plus Genjot Infrastruktur Transportasi

Tembus Pedalaman, Pemprov Papua akan Bangun Pelabuhan Plus Genjot Infrastruktur Transportasi

Frankenstein45.Com – 18 Mei 2026 | Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, mengumumkan rencana ambisius untuk membuka akses jalan ke wilayah pedalaman Kabupaten Mamberamo Raya. Langkah ini menjadi bagian dari program “Tembus Pedalaman” yang bertujuan mengurangi isolasi masyarakat di daerah terpencil.

Program tersebut mencakup pembangunan pelabuhan kelas “plus” di pantai selatan provinsi serta pengembangan jaringan jalan raya, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya. Pelabuhan yang direncanakan akan dilengkapi dengan fasilitas modern untuk menangani kargo, penumpang, serta kegiatan logistik.

  • Anggaran awal diperkirakan mencapai Rp 3,5 triliun, dengan sumber pendanaan dari APBN, hibah, dan kemitraan swasta.
  • Target penyelesaian fase pertama, yaitu pembangunan jalan akses utama sepanjang 120 km dan fasilitas pelabuhan, dijadwalkan selesai pada akhir 2027.
  • Setelah fase pertama, akan dilanjutkan pembangunan jalur air, dermaga pendukung, serta fasilitas distribusi di dalam kabupaten.
  • Peningkatan infrastruktur diharapkan menurunkan biaya transportasi barang hingga 30 % dan mempercepat waktu tempuh antara pusat kota dan desa‑desa terpencil.

Dengan adanya jalur transportasi baru, pemerintah daerah berharap pertumbuhan ekonomi lokal akan terangkat, khususnya sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis budaya. Masyarakat di pedalaman diproyeksikan akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, serta pasar untuk produk mereka.

Selain itu, proyek pelabuhan plus akan menjadi pintu gerbang ekspor hasil bumi Papua ke pasar domestik dan internasional. Fasilitas tersebut dirancang untuk menampung kapal berukuran menengah, dengan kedalaman pelabuhan yang memungkinkan operasional selama pasang surut.

Gubernur Fakhiri menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk melaksanakan proyek secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam setiap tahapan perencanaan.