Tokoh Adat Sebyar Kosepa Kritis Komentar Novel Baswedan Tentang Film “Pesta Babi”
Tokoh Adat Sebyar Kosepa Kritis Komentar Novel Baswedan Tentang Film “Pesta Babi”

Tokoh Adat Sebyar Kosepa Kritis Komentar Novel Baswedan Tentang Film “Pesta Babi”

Frankenstein45.Com – 12 Mei 2026 | Tokoh adat Suku Besar Sebyar, Malkin Kosepa, menyatakan keberatannya atas komentar yang dilontarkan oleh aktivis hak asasi manusia Novel Baswedan mengenai film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Kosepa menilai pernyataan Baswedan menyajikan narasi tunggal yang dapat menodai persepsi publik tentang situasi di Papua.

Film tersebut menyoroti praktik peternakan babi yang dikaitkan dengan warisan kolonial, sementara Baswedan menuduh bahwa film itu memperkuat stereotip negatif terhadap masyarakat adat. Menurut Kosepa, pendekatan semacam itu mengabaikan kompleksitas sejarah dan dinamika sosial yang lebih luas, serta berpotensi memperkeruh ruang dialog antara pemerintah, aktivis, dan komunitas adat.

Kritik Kosepa berfokus pada beberapa poin utama:

  • Penggambaran satu sisi: Baswedan dianggap hanya menyoroti aspek negatif tanpa memberikan konteks yang seimbang.
  • Pengaruh terhadap persepsi publik: Narasi sepihak dapat memperkuat stigma terhadap suku Sebyar dan wilayah Papua secara umum.
  • Risiko memecah belah: Komentar yang provokatif berpotensi menimbulkan ketegangan antar kelompok yang sudah sensitif.

Selain itu, Kosepa menekankan pentingnya melibatkan suara-suarah lokal dalam proses pembuatan atau penilaian karya dokumenter yang mengangkat isu-isu Papua. Ia mengajak semua pihak, termasuk aktivis dan media, untuk meninjau kembali cara penyajian informasi agar tidak menimbulkan polarisasi.

Reaksi terhadap pernyataan Kosepa beragam. Sebagian kalangan mendukung upaya beliau untuk melindungi citra suku dan menolak penyederhanaan narasi, sementara lainnya menilai kritik tersebut sebagai upaya menghalangi kebebasan berpendapat. Meskipun begitu, dialog terbuka antara tokoh adat, aktivis, dan pembuat film dianggap sebagai langkah konstruktif untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang.

Ke depannya, para pemangku kepentingan diharapkan dapat membangun mekanisme konsultasi yang lebih inklusif, sehingga karya seni atau jurnalistik yang mengangkat isu Papua dapat mencerminkan realitas yang lebih beragam dan adil.