Frankenstein45.Com – 06 Mei 2026 | Jakarta, 6 Mei 2026 – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati) terus memperdalam penyelidikan terkait dugaan pungutan liar (pungli) pada proyek-proyek Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jawa Timur. Fokus utama penyelidikan kini beralih pada aliran dana yang diduga mengalir ke seorang figur yang dikenal dengan nama “ROY“.
Penelusuran dimulai setelah temuan awal menunjukkan adanya pembayaran tidak resmi pada beberapa kontrak pembangunan infrastruktur energi. Tim penyidik Kejati mengumpulkan dokumen keuangan, melakukan pemeriksaan saksi, serta menelusuri jaringan perbankan yang terlibat.
- Pengumpulan bukti: Dokumen invoice, nota, dan rekaman transaksi bank selama tiga bulan terakhir.
- Wawancara saksi: Pejabat ESDM provinsi, kontraktor, dan staf administrasi proyek.
- Analisis aliran dana: Menggunakan perangkat lunak forensik untuk melacak transfer ke rekening pribadi atau perusahaan afiliasi.
Hasil sementara menunjukkan bahwa sejumlah dana yang seharusnya dialokasikan untuk biaya operasional proyek dialihkan ke rekening yang terhubung dengan pihak ketiga. Rekening tersebut kemudian dikaitkan dengan identitas “ROY”, yang masih belum teridentifikasi secara resmi oleh otoritas.
Dalam pernyataan resmi, Kejati menegaskan bahwa tidak ada tuduhan resmi yang diarahkan kepada individu manapun sebelum proses hukum selesai. Namun, penyidik menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik dan berjanji akan menindaklanjuti setiap temuan yang menguatkan indikasi korupsi.
Pengembangan selanjutnya diperkirakan akan melibatkan pemeriksaan terhadap kontraktor utama, audit independen pada sistem pembayaran ESDM, serta koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika terbukti ada pelanggaran, kasus ini dapat berujung pada tuntutan pidana serta pemulihan kerugian negara.
Warga Jawa Timur dan aktivis anti‑korupsi menantikan penyelesaian yang adil dan cepat, mengingat dampak langsung kasus ini terhadap pembangunan energi regional dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
