Frankenstein45.Com – 06 Mei 2026 | Sejumlah video yang beredar di platform media sosial menampilkan seorang prajurit TNI yang terlibat adu mulut dan kemudian marah ketika menolak membayar biaya admin QRIS di sebuah warung kelontong pinggir jalan di Jakarta.
Dalam rekaman tersebut, petugas warung meminta pembayaran tambahan berupa admin QRIS sebesar Rp2.500. Prajurit tersebut menolak dengan tegas, menyebut biaya tersebut tidak wajar. Akibat penolakan itu, suasana berubah menjadi konfrontasi fisik, di mana prajurit tampak mengamuk, mengangkat tangan, dan mengancam penjual.
Insiden ini cepat menyebar dan memicu perdebatan di media sosial mengenai perilaku anggota militer di ruang publik serta penggunaan layanan QRIS yang semakin populer.
Pihak kepolisian setempat langsung membuka penyelidikan, sementara Kementerian Pertahanan dan TNI mengeluarkan pernyataan resmi bahwa anggota yang terlibat akan diproses sesuai prosedur hukum dan kode etik militer.
Reaksi netizen terbagi antara yang mengkritik sikap prajurit dan yang menyoroti praktik biaya admin pada layanan pembayaran digital. Beberapa komentar menekankan pentingnya edukasi tentang QRIS, sementara yang lain menuntut penegakan disiplin yang tegas bagi anggota TNI.
- QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) memungkinkan pembayaran non-tunai melalui pemindaian kode QR.
- Beberapa merchant menambahkan biaya admin sebagai kompensasi biaya transaksi, meski praktik ini tidak selalu diatur secara jelas.
- Anggota TNI diharapkan menjaga sikap sopan santun di luar lingkungan militer, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepribadian Militer.
Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana konflik kecil dapat meluas menjadi sorotan publik bila terekam dan dibagikan secara daring. Penanganan cepat oleh aparat dan klarifikasi resmi diharapkan dapat meredam potensi eskalasi lebih lanjut.
