Frankenstein45.Com – 19 Mei 2026 | Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024‑2025, Immanuel Noel Ebenezer Gerungan, menyatakan bahwa selama masa jabatannya ia berhasil menyelamatkan dana publik lebih banyak dibandingkan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, di mana Noel menyoroti sejumlah kebijakan dan program yang menurutnya mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
Noel menegaskan tiga bidang utama yang menjadi fokusnya:
- Pencegahan PHK massal: Melalui program subsidi upah dan insentif bagi perusahaan yang mempertahankan tenaga kerja, pemerintah diperkirakan menghindari kerugian ekonomi yang dapat mencapai ratusan miliar rupiah.
- Peningkatan kepatuhan upah minimum: Penegakan aturan upah minimum regional yang ketat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan serta menambah daya beli masyarakat.
- Pengawasan penggunaan dana bantuan sosial: Sistem digitalisasi penyaluran bantuan tenaga kerja informal meminimalisir kebocoran dana hingga sekitar 30 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Namun, pernyataan Noel menuai tanggapan beragam dari kalangan politik dan masyarakat. Beberapa analis menilai bahwa perbandingan antara “penyelamatan uang rakyat” dengan “pemberantasan korupsi” kurang tepat karena kedua lembaga memiliki mandat dan metodologi yang berbeda. Sementara itu, pihak oposisi menuduh bahwa klaim tersebut bersifat politik dan belum didukung oleh audit independen.
Di sisi lain, KPK menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan efektivitas penyidikan dan memperluas ruang lingkup pengawasan, terutama pada sektor-sektor yang rawan korupsi. Kementerian Ketenagakerjaan juga berjanji akan melaporkan hasil evaluasi program-programnya secara transparan pada akhir tahun ini.
Persaingan retorika ini mencerminkan dinamika politik Indonesia menjelang pemilihan umum berikutnya, di mana pengelolaan keuangan negara menjadi isu sentral dalam kampanye berbagai partai.
