Frankenstein45.Com – 28 April 2026 | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin (27/04/2026) di kantor Kementerian Dalam Negeri, menanggapi sejumlah tantangan yang muncul akibat ketidaksesuaian kebijakan antar tingkatan pemerintahan.
Haluk mengingatkan bahwa program-program pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, harus dirancang secara selaras dengan prioritas serta kondisi spesifik masing-masing daerah. Tanpa koordinasi yang baik, potensi duplikasi, pemborosan anggaran, dan ketimpangan layanan dapat semakin melebar.
Beberapa langkah konkret yang diusulkan Wamendagri antara lain:
- Mengoptimalkan mekanisme rapat koordinasi rutin antara Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- Mengintegrasikan sistem perencanaan digital yang memungkinkan pertukaran data secara real‑time.
- Menetapkan indikator kinerja bersama (Key Performance Indicators) yang dapat diukur secara seragam di seluruh wilayah.
- Mengadakan pelatihan bersama bagi pejabat perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk memastikan pemahaman yang sama mengenai standar nasional.
Untuk memperjelas struktur koordinasi, Kementerian Dalam Negeri menyiapkan tabel berikut sebagai panduan operasional:
| Tingkat Pemerintahan | Fungsi Utama | Instrumen Koordinasi |
|---|---|---|
| Pusat | Menetapkan kebijakan strategis dan alokasi anggaran | Rapat Koordinasi Nasional, Sistem Informasi Perencanaan (SIP) |
| Provinsi | Menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi regional | Forum Koordinasi Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) |
| Daerah/Kabupaten/Kota | Mengimplementasikan program sesuai prioritas lokal | Rapat Koordinasi Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) |
Ribka Haluk menutup pidatonya dengan harapan bahwa semua pemangku kepentingan dapat berkomitmen pada prinsip keterpaduan, sehingga program pembangunan tidak hanya sekadar terencana, melainkan juga terwujud secara efektif di lapangan. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk menilai dampak kebijakan dan menyesuaikan strategi bila diperlukan.
