Frankenstein45.Com – 23 April 2026 | Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para pengambil kebijakan ekonomi, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memaparkan rangkaian strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan fiskal Indonesia di tengah gejolak ekonomi global. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengeluaran negara dan penerimaan, terutama ketika dunia tengah berhadapan dengan inflasi tinggi, gangguan rantai pasokan, dan ketidakpastian geopolitik.
Beberapa poin utama yang disampaikan meliputi:
- Pengendalian Defisit: Pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan defisit fiskal dalam batas yang telah ditetapkan, yaitu tidak lebih dari 4,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun anggaran berjalan.
- Manajemen Utang: Upaya memperpanjang tenor utang dan meningkatkan proporsi pembiayaan domestik guna menurunkan beban bunga serta mengurangi risiko nilai tukar.
- Reformasi Pajak: Memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan melalui digitalisasi sistem administrasi pajak, serta meninjau kembali tarif pajak tertentu untuk menstimulus investasi.
- Pembatasan Pengeluaran Non‑Produktif: Meninjau kembali program-program yang tidak memberikan nilai tambah ekonomi, serta memprioritaskan belanja modal di sektor infrastruktur, energi, dan pendidikan.
- Perlindungan Sosial: Mempertahankan program bantuan sosial yang bersifat penyangga, namun dengan mekanisme penyaluran yang lebih efisien untuk mengurangi kebocoran anggaran.
- Dorongan Investasi dan PPP: Mengoptimalkan kemitraan antara pemerintah dan swasta (Public‑Private Partnership) untuk mempercepat pembangunan proyek‑proyek strategis tanpa menambah beban fiskal secara signifikan.
Wamenkeu juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, termasuk kerja sama dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan akan menjadi fondasi utama dalam menghadapi tekanan eksternal serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Selain itu, pemerintah berencana meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan publik melalui pelaporan yang lebih terbuka dan penggunaan teknologi blockchain untuk meminimalisir potensi korupsi serta meningkatkan kepercayaan investor. Semua langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi fiskal Indonesia di mata pasar internasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat dalam situasi global yang belum pasti.
