Frankenstein45.Com – 02 April 2026 | Jakarta, 1 April 2026 – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Wamensos) Agus Jabo menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Sri Sultan Hamengku Buwono II harus memenuhi serangkaian persyaratan administratif dan historis yang lengkap. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama tim peneliti Universitas Sebelas Maret (UNS) serta perwakilan Yayasan Vasatii Socaning Lokika.
Penelitian terbaru menguatkan klaim kebangsaan Sultan HB II
Tim peneliti sejarah yang dipimpin oleh Harto Juwono, dosen Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UNS, mengungkap serangkaian bukti arsip dari London, Den Haag, dan Jakarta. Dokumen‑dokumen itu menunjukkan bahwa tindakan Gubernur Jenderal H.W. Daendels (1808‑1811) serta Sir Thomas Stamford Raffles (1811‑1816) terhadap Sultan HB II tidak memiliki landasan hukum yang sah. Penguasaan hutan, pengambilalihan wilayah, dan penurunan takhta paksa pada Juni 1812 dicatat sebagai keputusan politik semata, tanpa prosedur peradilan yang berlaku pada masa itu.
Peneliti menyoroti bahwa Sultan HB II secara konsisten menolak aturan seremonial yang dipaksakan oleh Daendels dan menentang aliansi raja‑raja Jawa yang dipimpin Inggris. Upaya tersebut memuncak dalam peristiwa “Bedhah Ngayogyakarta” pada Juni 1812, di mana Sultan berusaha mengusir pasukan Inggris namun akhirnya dipaksa turun takhta dan diasingkan ke Penang. Bukti berupa edaran “Java Gazette”, “Bataviasch Courant”, serta manuskrip lokal “Babad Bedah Ngayogyakarta” memperkuat argumentasi bahwa Sultan HB II menjadi korban politik kolonial, bukan pelaku pemberontakan.
Syarat administratif yang ditegaskan Wamensos
Agus Jabo menguraikan lima kriteria utama yang harus dipenuhi sebelum gelar Pahlawan Nasional dapat diberikan:
- Dokumentasi historis yang lengkap – Semua bukti arsip, baik domestik maupun internasional, harus diverifikasi oleh tim ahli independen.
- Proses legislasi – Rancangan keputusan harus melalui rapat komisi khusus DPR, dengan persetujuan mayoritas anggota.
- Persetujuan institusi terkait – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Lembaga Penelitian Sejarah Nasional wajib memberikan rekomendasi tertulis.
- Pengakuan moral dan sosial – Yayasan kebudayaan, tokoh masyarakat, dan keturunan keluarga Sultan harus menyetujui penetapan tersebut secara tertulis.
- Pengumuman publik – Setelah keputusan final, pemerintah harus mengeluarkan surat keputusan resmi yang dipublikasikan di Lembaran Negara.
Wamensos menegaskan bahwa kelengkapan dokumen tersebut penting untuk menghindari kontroversi serupa yang pernah melanda penetapan gelar pahlawan pada masa lalu. “Kami tidak akan mengabaikan prosedur hukum demi popularitas,” ujar Agus Jabo. “Setiap nama yang diangkat harus melalui jalur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Reaksi kalangan akademisi dan masyarakat
Para akademisi menyambut baik langkah pemerintah yang menegakkan standar ketat. Harto Juwono menambahkan, “Penelitian kami sudah menunjukkan bahwa Sultan HB II memenuhi semua kriteria moral dan historis sebagai pahlawan. Sekarang yang dibutuhkan adalah prosedur administratif yang tepat.”
Fajar Bagoes Poetranto, ketua Yayasan Vasatii Socaning Lokika, menilai bahwa pengakuan resmi akan memperkuat identitas budaya Jawa dan menginspirasi generasi muda. “Sultan HB II adalah simbol perlawanan terhadap penjajahan yang berani menolak penindasan,” katanya.
Namun, sebagian kelompok politik mengingatkan perlunya evaluasi menyeluruh agar tidak menimbulkan polarisasi. Mereka menuntut agar proses legislasi melibatkan semua fraksi di DPR serta memperhatikan masukan publik melalui forum konsultasi.
Langkah selanjutnya
Tim peneliti akan menyelesaikan laporan akhir pada akhir April 2026, yang akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Selanjutnya, Kementerian Sekretariat akan membentuk tim khusus untuk menyiapkan rancangan keputusan, yang kemudian akan dibahas dalam rapat komisi khusus DPR pada pertengahan Mei 2026.
Jika semua persyaratan terpenuhi, gelar Pahlawan Nasional bagi Sri Sultan HB II diperkirakan akan diumumkan dalam upacara kenegaraan pada Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke‑81.
Dengan mengedepankan prosedur yang transparan, pemerintah berharap dapat menegakkan keadilan historis sekaligus memperkuat rasa kebanggaan bangsa terhadap tokoh‑tokoh yang berjuang melawan kolonialisme.
