Alasan Wapres Gibran Ajak 5 Mahasiswa ke NTT: Banyak Demo Minta MBG Distop, Makanya Saya Ajak
Alasan Wapres Gibran Ajak 5 Mahasiswa ke NTT: Banyak Demo Minta MBG Distop, Makanya Saya Ajak

Alasan Wapres Gibran Ajak 5 Mahasiswa ke NTT: Banyak Demo Minta MBG Distop, Makanya Saya Ajak

Frankenstein45.Com – 19 Juni 2026 | Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, baru-baru ini mengundang lima mahasiswa untuk mengunjungi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai respons atas gelombang demonstrasi yang menuntut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Demonstran menganggap program tersebut belum tepat sasaran dan menimbulkan ketidakefisienan dalam penyaluran bantuan pangan.

Berangkat bersama mahasiswa, Gibran menekankan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi lapangan, mengidentifikasi kendala implementasi MBG, dan mencari solusi yang lebih efektif. Berikut beberapa poin utama yang disampaikan oleh Wapres dalam pertemuan tersebut:

  • Memperbaiki mekanisme distribusi sehingga tepat pada keluarga yang paling membutuhkan.
  • Mengoptimalkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swadaya masyarakat.
  • Meninjau kembali kriteria penerima manfaat untuk menghindari penyalahgunaan dana.
  • Mengintegrasikan program MBG dengan inisiatif peningkatan gizi anak sekolah.

Mahasiswa yang diundang merupakan perwakilan dari berbagai jurusan, termasuk kebijakan publik, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Mereka diminta untuk memberikan masukan berbasis data serta mengusulkan inovasi digital yang dapat memantau pelaksanaan program secara real‑time.

Gibran menegaskan bahwa penghentian total MBG bukanlah tujuan utama, melainkan penyempurnaan agar bantuan dapat menjangkau penerima yang sebenarnya membutuhkan. Ia menambahkan, “Jika kami tidak mendengar aspirasi rakyat dan mengabaikan masukan akademisi, program ini akan kehilangan legitimasi.”

Reaksi masyarakat beragam. Sebagian mendukung langkah ini sebagai upaya transparansi, sementara kelompok lain tetap menuntut peninjauan menyeluruh dan audit independen. Pemerintah berjanji akan merilis laporan evaluasi dalam tiga bulan ke depan.