Frankenstein45.Com – 01 Juli 2026 | Gerakan Aksi Mahasiswa Dinas (GAMDI) kembali mengkritik kebijakan terbaru yang diusulkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Surat Edaran BGN No 12 Tahun 2026 mengatur penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan mengalihkan fungsi MBG ke kantin sekolah. GAMDI menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru bagi sistem pendidikan dan kesehatan.
- Kurangnya infrastruktur dan pelatihan staf kantin untuk mengelola MBG secara profesional.
- Resiko penurunan kualitas gizi karena kurangnya pengawasan khusus.
- Potensi konflik kepentingan antara penyedia makanan komersial dan standar gizi nasional.
Surat Edaran BGN No 12 Tahun 2026 menekankan pentingnya penyesuaian operasional SPPG untuk meningkatkan efisiensi, namun tidak memberikan pedoman teknis yang memadai bagi sekolah. GAMDI menuntut pemerintah menyiapkan regulasi yang lebih detail, termasuk standar kebersihan, sertifikasi tenaga kerja, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan.
Selain itu, GAMDI mengingatkan bahwa kantin sekolah merupakan tempat yang sangat sensitif, di mana anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu makan mereka. Penempatan MBG tanpa persiapan yang matang dapat menurunkan kepercayaan orang tua dan mengganggu program gizi sekolah yang telah berjalan selama bertahun‑tahun.
GAMDI menutup pernyataannya dengan menyerukan dialog terbuka antara BGN, kementerian pendidikan, serta perwakilan sekolah dan orang tua. Mereka berharap kebijakan ke depan dapat mengedepankan kepentingan anak-anak serta menjaga standar gizi yang telah ditetapkan.
