Frankenstein45.Com – 30 Juni 2026 | Balai Gizi Nasional (BGN) mengajukan laporan resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai upaya pembenahan Program Masyarakat Berencana Gizi (MBG). Laporan tersebut menekankan pentingnya melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kejagung) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap data sebanyak 63 juta penerima manfaat program.
Program MBG, yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat melalui intervensi terintegrasi, telah mengalami kritik terkait akurasi data dan penyaluran bantuan. BGN menyatakan bahwa verifikasi data yang tidak konsisten dapat mengurangi efektivitas program dan menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran.
Berikut poin utama yang disampaikan BGN dalam rapat dengan komisi terkait DPR:
- Permintaan audit independen oleh Kejagung untuk memeriksa validitas data 63 juta penerima manfaat.
- Rekomendasi perbaikan mekanisme pendataan, termasuk penggunaan teknologi digital dan verifikasi lapangan.
- Pembentukan tim pengawas gabungan antara BGN, Kementerian Kesehatan, dan Kejagung.
- Peningkatan transparansi melalui publikasi berkala hasil audit dan evaluasi program.
BGN menegaskan bahwa langkah ini diharapkan dapat menutup celah kebocoran dana serta memastikan bantuan tepat sasaran. Selain itu, BGN mengusulkan alokasi tambahan anggaran untuk pelatihan petugas lapangan dalam mengoperasikan sistem digital yang baru.
Jika audit berhasil, BGN berharap data penerima manfaat dapat dipertanggungjawabkan secara akurat, sehingga target pencapaian gizi nasional dapat tercapai lebih cepat. DPR diharapkan menindaklanjuti rekomendasi ini dalam rapat selanjutnya dan mengesahkan regulasi yang memperkuat pengawasan program MBG.
