Frankenstein45.Com – 26 Juni 2026 | Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengungkap adanya temuan kerugian keuangan negara sebesar sekitar Rp1,6 miliar akibat proyek fisik yang tidak sesuai standar.
Temuan tersebut mencakup beberapa aspek penting, antara lain:
- Proyek yang dibiayai pemerintah daerah tidak selesai tepat waktu dan kualitasnya dipertanyakan.
- Anggaran yang dialokasikan tidak tercatat secara transparan dalam laporan keuangan.
- Beberapa kontraktor tidak memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- Pengawasan oleh dinas terkait dinyatakan lemah, sehingga memungkinkan terjadinya pemborosan.
Reaksi DPRD dan Langkah Selanjutnya
Anggota DPRD menilai temuan ini sebagai sinyal perlunya reformasi pengelolaan anggaran dan pengawasan proyek. Mereka menuntut adanya audit lanjutan, pencabutan kontrak yang melanggar, serta pengembalian dana yang telah disalahgunakan.
Selain itu, DPRD berencana membentuk tim khusus untuk memantau pelaksanaan proyek infrastruktur selanjutnya, memastikan prosedur tender yang bersih, serta meningkatkan akuntabilitas pejabat daerah.
Temuan ini juga menjadi peringatan bagi pemerintah daerah lain agar lebih ketat dalam mengelola dana publik dan menghindari kerugian serupa di masa depan.
