Frankenstein45.Com – 22 April 2026 | Pemerintah kembali menegaskan bahwa gaji ke-13 tahun 2026 akan dicairkan pada bulan Juni, menyusul regulasi terbaru yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9/2026 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/2026. Kebijakan ini menjadi sorotan utama bagi aparatur negara, termasuk PNS, PPPK, TNI, dan Polri, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan pemotongan yang sempat beredar di media sosial.
Jadwal pencairan resmi
Menurut pasal 15 PP No. 9/2026, pencairan gaji ke-13 dapat dimulai paling cepat pada bulan Juni 2026. Pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti, namun pola historis menunjukkan bahwa proses biasanya dimulai pada awal Juni, seperti pada tahun 2025 yang dimulai tanggal 2 Juni. Penyaluran tidak dilakukan secara serentak; setiap kementerian dan lembaga menyesuaikan jadwal dengan kesiapan internal masing‑masing.
Besaran gaji ke-13 sesuai golongan
Peraturan terbaru mencantumkan rincian nominal gaji ke-13 yang bervariasi berdasarkan jabatan, golongan, dan tingkat pendidikan. Berikut adalah contoh besaran yang ditetapkan:
- Ketua/Kepala: Rp 31.474.800
- Wakil Ketua: Rp 29.665.400
- Sekretaris: Rp 28.104.300
- Anggota: Rp 28.104.300
- Eselon I: Rp 24.886.200
- Eselon II: Rp 19.514.300
- Eselon III: Rp 13.842.300
- Eselon IV: Rp 10.612.900
Komponen utama meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kebutuhan pokok, tunjangan jabatan atau umum, serta tambahan berdasarkan kinerja. Untuk pegawai dengan pendidikan tertentu, besaran tambahan diatur lebih detail, misalnya S1/D4 dengan masa kerja ≤10 tahun mendapatkan Rp 6.591.000, sementara S2/S3 dengan masa kerja 20 tahun mencapai Rp 9.050.500.
Kelompok penerima gaji ke-13
Hak menerima gaji ke-13 meliputi:
- PNS dan calon PNS
- PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
- Prajurit TNI
- Anggota Polri
- Pejabat negara
- Pensiunan dan penerima tunjangan pensiun
Bagi pegawai non‑ASN, hak tetap berlaku bila memenuhi syarat kerja kontinu minimal satu tahun, memiliki perjanjian kerja yang mencantumkan hak tersebut, dan telah ditetapkan oleh pejabat berwenang. PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun tetap menerima hak secara proporsional, namun yang belum bekerja satu bulan kalender tidak termasuk penerima.
Pernyataan Menkeu Purbaya tentang potensi pemotongan
Kementerian Keuangan melalui Menteri Purbaya menyampaikan bahwa tidak ada rencana pemotongan gaji ke-13 pada tahun 2026. Penegasan ini muncul setelah beredar spekulasi di media sosial yang mengaitkan penurunan anggaran dengan pemotongan tunjangan. Menkeu menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk gaji ke-13 telah disetujui dalam APBN 2026, dan pencairan akan tetap mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan.
Isu pemotongan dan klarifikasi
Berita tentang kemungkinan pemotongan gaji ke-13 sebenarnya berakar pada interpretasi keliru terhadap perubahan regulasi tunjangan. Pemerintah memang melakukan penyesuaian komponen tunjangan, terutama yang berbasis kinerja, namun tidak mengurangi total nilai gaji ke-13 secara keseluruhan. Hal ini penting untuk dipahami oleh semua pihak, terutama pegawai yang mengandalkan dana tersebut untuk persiapan tahun ajaran baru atau kebutuhan keluarga.
Secara keseluruhan, gaji ke-13 ASN 2026 akan dicairkan mulai Juni dengan besaran yang lebih transparan dan terperinci. Pemerintah berkomitmen menjaga kestabilan pendapatan aparatur negara sekaligus menegakkan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.
