Frankenstein45.Com – 29 Juni 2026 | Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga) Budi Setiyono menekankan pentingnya Majelis Bina Keluarga (MBG) untuk memperkuat ekosistem pencegahan stunting di seluruh daerah. Ia menilai bahwa upaya lintas sektor masih belum optimal, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, lembaga kesehatan, pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan.
Beberapa langkah strategis yang disorot meliputi:
- Penguatan posyandu dan layanan kesehatan ibu serta anak balita di tingkat desa.
- Peningkatan pemantauan pertumbuhan anak secara rutin dengan menggunakan standar WHO.
- Penyediaan pangan bergizi melalui program subsidi dan edukasi gizi keluarga.
- Pemberdayaan kader MBG untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam penyuluhan gizi.
- Integrasi data stunting dalam sistem informasi daerah agar kebijakan dapat berbasis bukti.
Data terbaru menunjukkan tren penurunan prevalensi stunting nasional, namun masih terdapat kesenjangan antar wilayah. Berikut rangkuman data stunting berdasarkan wilayah pada tahun 2022 dan 2023:
| Wilayah | Stunting 2022 (%) | Stunting 2023 (%) |
|---|---|---|
| Sumatera Utara | 24,5 | 22,1 |
| Jawa Barat | 20,3 | 18,7 |
| Kalimantan Selatan | 27,8 | 25,4 |
| Sulawesi Tengah | 31,2 | 28,9 |
| Papua | 36,5 | 34,0 |
Penurunan tersebut masih belum merata, sehingga Budi Setiyono mengajak semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas MBG dalam mengidentifikasi, memantau, dan menanggulangi faktor risiko stunting. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada intervensi medis, melainkan juga pada peran aktif keluarga, lingkungan, dan kebijakan publik yang berkelanjutan.
Dengan memperkuat ekosistem yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, diharapkan angka stunting di Indonesia dapat terus menurun dan mencapai target penurunan sebesar 30% pada akhir 2025.
