Frankenstein45.Com – 02 Juli 2026 | Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 terlaksana dengan sukses, efisien, dan berfokus pada pencapaian prestasi atletik.
Dalam rangka meningkatkan tata kelola penyelenggaraan, Menpora mengundang tiga lembaga strategis, yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta kontrol keuangan selama persiapan dan pelaksanaan PON.
Berikut peran masing‑masing lembaga yang akan diawasi:
- KONI: Menyelaraskan standar kompetisi, memastikan kesiapan infrastruktur olahraga, dan mendukung program pembinaan atlet.
- Kejaksaan Agung: Melakukan pemantauan terhadap potensi pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana korupsi, serta menyiapkan prosedur penegakan hukum yang transparan.
- BPKP: Mengawasi penggunaan anggaran, melakukan audit rutin, dan menilai efisiensi belanja negara yang dialokasikan untuk PON 2028.
Pengawasan terpadu ini diharapkan dapat menekan risiko penyalahgunaan dana, mempercepat proses perizinan, serta menciptakan lingkungan kompetisi yang fair bagi seluruh provinsi peserta. Menpora menambahkan bahwa sinergi ini akan menumbuhkan budaya akuntabilitas dan integritas dalam setiap tahapan penyelenggaraan.
Erick Thohir juga menekankan pentingnya melibatkan stakeholder lokal, termasuk pemerintah provinsi dan komite penyelenggara daerah, untuk memastikan standar operasional yang konsisten di seluruh venue. Dengan dukungan KONI, Kejaksaan, dan BPKP, pemerintah menargetkan PON 2028 menjadi momentum kebanggaan nasional sekaligus contoh penyelenggaraan event berskala besar yang transparan dan berorientasi prestasi.
Related posts:
- Baca juga:
