Frankenstein45.Com – 16 Juni 2026 | Pemerintah Indonesia akan mengubah mekanisme kepabeanan ekspor batu bara mulai 1 Januari 2027. Seluruh proses, mulai pra‑kepabeanan, bea masuk, hingga pasca‑kepabeanan, akan dikelola secara eksklusif oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI), satu-satunya BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir resmi.
Keputusan ini bertujuan meningkatkan kontrol atas sumber daya alam, meminimalisir praktik ilegal, serta memastikan penerimaan negara yang optimal. PT DSI akan berperan sebagai perantara tunggal dalam mengurus dokumen, verifikasi kualitas, serta pembayaran bea dan pajak terkait ekspor batu bara.
Berikut tahapan yang akan dijalankan oleh PT DSI dalam proses ekspor batu bara:
- Pra‑Kepabeanan: Verifikasi dokumen ekspor, izin tambang, dan sertifikasi kualitas batu bara.
- Bea Masuk dan Pajak: Pengajuan dan pembayaran bea keluar, pajak ekspor, serta administrasi bea cukai melalui sistem terpadu DSI.
- Pasca‑Kepabeanan: Pelaporan akhir, audit kepatuhan, dan penyelesaian klaim atau sengketa yang mungkin timbul.
Dengan penunjukan PT DSI, diharapkan proses ekspor menjadi lebih transparan, cepat, dan terstandarisasi. Selain itu, konsolidasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing batu bara Indonesia di pasar internasional serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak menutup peluang bagi perusahaan swasta, melainkan akan tetap beroperasi di dalam rantai nilai pasca‑produksi, seperti logistik dan layanan pendukung, selama berkoordinasi dengan PT DSI.
Implementasi penuh kebijakan ini akan diawasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan mekanisme evaluasi berkala untuk menyesuaikan regulasi sesuai dinamika pasar.
