Frankenstein45.Com – 16 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di dua kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, yang berlokasi di Bandung dan Indramayu. Penggeledahan ini merupakan lanjutan dari penyelidikan kasus dugaan suap ijon proyek pembangunan yang menjerat mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Ono Surono menegaskan sikap kooperatifnya dan menolak semua tuduhan aliran dana suap, sekaligus menunggu proses persidangan yang sedang berjalan.
Rangkaian Penggeledahan dan Penemuan
Pada Rabu, 15 April 2026, tim penyidik KPK memasuki rumah Ono Surono di Bandung, lalu melanjutkan ke rumah kedua di Indramayu. Dalam proses tersebut, sejumlah dokumen dan uang tunai disita. Menurut pernyataan Ono, uang yang ditemukan merupakan tabungan arisan milik istrinya, bukan hasil korupsi. Ia menambahkan bahwa semua barang yang disita telah dijelaskan melalui kuasa hukumnya.
Penggeledahan ini terkait erat dengan kasus suap ijon proyek yang melibatkan perusahaan swasta dan pejabat daerah. Salah satu tersangka utama, seorang pengusaha yang disebut Pak Sarjan, telah dijatuhi dakwaan, namun nama Ono Surono tidak muncul dalam dokumen resmi yang dibacakan di persidangan.
Pernyataan Resmi Ono Surono
Setelah selesai diwawancarai di Gedung Pakuan, Bandung, Ono Surono menyampaikan beberapa poin penting:
- Ia menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan menunggu hasil persidangan tanpa intervensi.
- Nama dirinya tidak tercantum dalam dakwaan, sehingga publik diminta untuk merujuk pada fakta-fakta yang terungkap di ruang sidang.
- Ia menegaskan tidak ada aliran dana suap yang masuk ke partainya maupun ke rekening pribadinya sejak awal hingga kini.
- Uang yang disita merupakan tabungan arisan keluarga, bukan hasil kejahatan.
Ono juga menekankan bahwa kuasa hukumnya telah menyampaikan semua penjelasan kepada publik, dan ia mengajak semua pihak untuk melihat dokumen persidangan secara langsung untuk menghindari spekulasi yang tidak berdasar.
Reaksi Politik dan Publik
Berbagai kalangan politik dan masyarakat memberi tanggapan beragam. Sebagian mengapresiasi sikap kooperatif Ono Surono, menyebutnya sebagai contoh kepatuhan terhadap institusi antikorupsi. Sementara pihak lain menuntut transparansi lebih lanjut, mengingat keterkaitan nama beliau dengan proyek yang sedang diselidiki.
Di media sosial, tagar #OnoSurono dan #KPKTrending mendominasi perbincangan. Netizen menuntut agar KPK menyelesaikan penyelidikan dengan cepat dan objektif, serta meminta klarifikasi lebih detail tentang sumber dana yang disita.
Implikasi bagi PDIP dan Pemerintahan Daerah
Kasus ini berpotensi memengaruhi citra PDIP di Jawa Barat, mengingat posisi strategis Ono Surono dalam struktur partai. Jika terbukti bersih, hal ini dapat memperkuat posisi partai menjelang pemilu mendatang. Namun, bila ada temuan baru yang memberatkan, PDIP dapat menghadapi tekanan politik dari oposisi.
Di tingkat daerah, penggeledahan rumah pejabat lokal menambah tekanan pada pemerintah Kabupaten Bekasi yang sedang berupaya menata kembali proyek-proyek infrastruktur setelah skandal ijon proyek terungkap. Pemerintah provinsi Jawa Barat pun menegaskan komitmen untuk mendukung proses hukum tanpa campur tangan politik.
Langkah Selanjutnya
KPK diperkirakan akan melanjutkan penyelidikan selama beberapa minggu ke depan, termasuk analisis dokumen keuangan yang disita. Persidangan terkait kasus ijon proyek diperkirakan akan terus berjalan dengan jadwal sidang rutin, memberi ruang bagi semua pihak untuk mengajukan bukti dan saksi.
Sementara itu, Ono Surono berjanji akan terus mendampingi kuasa hukumnya dalam memberikan keterangan kepada penyidik, sekaligus tetap fokus pada tugasnya sebagai wakil ketua DPRD Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa proses hukum harus dijalankan secara transparan dan adil, tanpa tekanan eksternal.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan antikorupsi dalam menjaga integritas pejabat publik, serta menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi dalam proyek pembangunan. Masyarakat menantikan hasil akhir penyelidikan, yang diharapkan dapat menegaskan kebenaran dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
